BUMD Jangan Dipimpin Politikus

duit
foto : ist

Bengkulu, Bengkuluekspress.com – Belum optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bengkulu, dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan tajam dari wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu. Dewan menyarankan agar BUMD tak diserahkan kepemimpinannya pada politikus.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Mulyadi Usman yang juga selaku mantan Sekda Kaur ini mengatakan, untuk jabatan Direktur BUMD harus dari profesional bukan dari kalangan Politikus.

“BUMD jangan dipimpin politikus nanti dia hanya numpang hidup. Cari orang yang profesional,” tegas Mulyadi Usman kepada Bengkuluekspress.com di kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (10/7).

Sebelumnya Sekretaris Komisi IV, Irwan Eriadi menegaskan, BUMD yang tidak produktif menyumbang PAD harus ditutup. Terkait penyataan Irwan Eriadi yang meminta BUMD tidak produktif menyumbangkan PAD ditutup. Mulyadi menerangkan, dirinya tidak sepakat.

Karena menurut Politisi Golkar ini, BUMD yang tidak produktif harus diganti pimpinannya sehingga kedepan BUMD bersangkutan bisa produktif seperti yang diharapkan. “Intinya jangan tempatkan Politikus di BUMD. Kalau tak sesuai pimpinannya, ya ganti saja. BUMD bisa menyumbangkan PAD secara maksimal kalau dikelola secara benar,” ujarnya.

Dilanjutkan Mulyadi, untuk kondisi saat ini harus diakui pengelolaan BUMD tidak maksimal sesuai yang diharapkan. Berdasarkan sumbangan PAD yang disetorkan beberapa tahun sebelumnya. “Seperti PD Bimex, memang tidak produktif. Bagaimana mau dikatakan produktif kalau menyumbang PAD saja Rp 15 juta per tahun,” ungkapnya.

Ditambahkan Mulyadi, sumber PAD yang dimiliki PD Bimex cukup banyak. Misalnya aset-aset milik pemerintah provinsi yang dikelola PD Bimex dapat menghasilkan. “Aset yang disewakan kepihak lain, itu pasti ada sewanya dan bisa jadi PAD. Ya kenyataannya, PAD yang didapat hanya Rp 15 juta. Harus dievaluasi oleh pemeritah provinsi, agar bisa diketahui apa yang sebanarnya terjadi,” tutup Mulyadi. (HBN)