Bukti Pengelolaan Aset dan Anggaran Bagus

Ist/Bengkulu EkspressSERAHKAN: Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid saat menyerahkan berkas hasil audit BPK RI kepada Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra.

Kepahiang Raih Predikat WTP

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress– Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI menjadi bukti pengelolaan aset dan anggaran Kepahiang berjalan dengan bagus. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melaksanakan perencanaan secara baik dalam pengelolaan aset serta penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Keppahiang, Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM IPU menuturkan, BPK RI merupakan lembaga independen di luar pemerintahan. Sehingga tidak akan berani bermain-main dalam memberikan penilaian terhadap instansi pemerintah.



“WTP yang didapati itu bukan permainan, BPK itu lembaga diluar pemerintahan, dia independen jadi tidak mungkin akan main-main dalam memberikan penilaian,” ungkapnya.

Raih WTP menepis isu adanya aset daerah bermasalah. Karena bila ada permasalahan terhadap aset daerah maka BPK RI Perwakilan Bengkulu tidak akan memberikan penilaian WTP untuk Pemkab Kepahiang. Bupati menegaskan, predikat WTP hasil pemeriksaan keuangan tahun 2018 yang didapat bukan berarti daerah tidak memiliki permasalahan. Setidaknya dari pemeriksaan BPK RI, dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa temuan.

“Dari beberapa temuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sudah menuntaskan dengan melakukan pengembalian ke kas daerah sebelum 15 Mei 2019 lalu,” ungkapnya.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang masih memiliki 1 temuan lagi yag harus dituntaskan dengan tenggang waktu sampai dengan 15 Juli 2019 mendatang. “Saat ini masih dalam proses pengembalian dengan waktu 60 hari setelah LHP dikeluarkan dengan batas waktu hingga 15 Juli mendatang, yaitu temuan kaitan pembangunan Jalan Talang Marto,” tutur Bupati.

Berkas hasil audit terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kepahiang 2018 dari BPK RI Perwakilan Bengkulu diserahkan Bupati kepada legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sidang paripurna, Selasa (11/6). Bupati juga meminta, kepada seluruh elemen pemerintahan Kabupaten Kepahiang serta masyarakat dan media massa untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tahun-tahun berikutnya supaya predikat WTP tersebut dapat kembali diraih. DPRD Kepahiang yang dipimpin langsung Waka I, Andrian Defandra SE langsung menggelar rapat gabungan komisi untuk menentukan jadwal sidang lanjutan dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi atas laporan audit BPK tersebut. (320)