BPKP Soroti Anggaran Refocusing Seluruh Pemda Di Bengkulu

Foto Hendrik / BE – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto melakukan audiensi bersama Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah terkait hasil pengawalan PP Covid-19, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (8/6).

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menyoroti anggaran refocusing dalam penanganan pandemi corona virus atau Covid-19 di semua Pemda se Provinsi Bengkulu.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto usai melakukan audiensi bersama Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah terkait hasil pengawalan PP Covid-19, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (8/6).

“Seluruh Pemda baik Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Bengkulu semuanya menjadi sorotan. Mulai dari segi prioritas anggaran dan penyerapannya¬† dalam penanganan pandemi Covid-19,” ungkap Iskandar Novianto saat diwawancarai Bengkuluekspress.com, Senin (8/6).

Menurut Novianto, BPKP Provinsi Bengkulu selama ini telah melakukan pengawalan langkah-langkah Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu guna percepatan penanganan Covid-19. Pengawalan meliputi pengawasan terhadap gugus tugas daerah, pengawasan atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan atas pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.

“Jumlah anggaran realokasi APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu yang digunakan untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp545 M. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp385 M jaring pengaman sosial Rp116 M dan pemulihan ekonomi Rp46 M,” tegasnya.

Dilanjutkan Novianto, hingga akhir bulan lalu realisasi yang telah disalurkan dengan masyarakat sebesar Rp94 M. Terdiri dari kesehatan Rp5,8 M JPS Rp28,5 M dan pemulihan ekonomi Rp14 M.

Maka, sambungnya, pihaknya meminta gugus tugas untuk meningkatkan penguatan baik koordinasi, SOP dan peningkatan pengelolaan anggaran agar lebih baik. Hal itu lantaran anggaran yang digunakan saat ini bersifat BTT (biaya tak terduga) yang bersifat fleksibel dalam penggunaannya.

Karena, tambah Novianto, dengan anggaran yang bersifat fleksibel tersebut, tim gugus tugas harus bisa memetakan masalah yang ada. Sehingga rencana alokasi anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

“Jadi untuk anggaran di setiap Pemda tidak perlu harus sama, tetapi apa yang harus menjadi prioritas. Jadi semuanya kami soroti, kami cek semua penggunaan anggaran tersebut seperti apa,” tutupnya. (HBN)