BLSM Bukan untuk Beli Pulsa

Bando saat memberikan BLSM kepada masyarakat penerimanya di Kepahiang kemarinKEPAHIANG, BE – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dibagikan kepada masyarakat miskin di Kepahiang tidak boleh untuk beli pulsa handphone (hp).
Hal ini disampaikan Bupati Kepahiang Drs H Bando Amin C Kader MM saat pembagian BLSM di halaman Kantor Pos Kepahiang, Senin (1/7) kemarin.
“Kami harapkan agar penerima BLSM sebagai konvensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini tidak membelanjakan uang untuk membeli pulsa Hp. Gunakan uang bantuan itu untuk mencukupi terlebih dahulu kebutuhan primer seperti beras, minyak goreng, dan lainnya,” ujar Bando.
Dikatakannya, selain untuk kebutuhan primer, BLSM juga boleh diutamakan untuk membeli kebutuhan sekolah anak. Ini jika bantuan tersebut masih bersisa. “Nah kalau masih ada sisanya, gunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak, seperti buku-buku atau bayar uang sekolah. Apalagi ini sudah masuk tahun ajaran baru, pasti diperlukan,” jelas Bando.
Menurutnya, adanya BLSM ini murni untuk kepentingan masyarakat pasca kenaikan BBM beberapa saat yang lalu.
“Harapan kita BLSM yang diterima masyarakat ini bisa dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Kesra Pemkab Kepahiang H Drs Saukani menyampaikan jika data penerima BLSM ini berasal dari data yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan pembagianya dilakukan oleh pihak PT POS.
“Untuk data BLSM ini bukan data dari Pemkab tapi dari BPS. Meski demikian kami juga mengawasi pembagiannya, jadi harapan kami bisa tepat sasaran,” ujar Saukani.
Terpisah, Wabup Kepahiang, Bambang Sugianto SH MH menyampaikan, masyarakat Kepahiang yang tinggal di pondok-pondok tetapi tidak mendapatkan BLSM adalah hal yag wajar, karena belum tentu mereka miskin. Dirinya menjelaskan bahwa cukup sulit mendata masyarakat miskin, terlebih lagi di daerah dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.
“Masyarakat miskin di Kepahiang ini sulit dilihat hanya dari sensus tempat tinggal. Terutama mendata mereka yang berada di pondok di kebun-kebun. Misalnya saja warga di Seberang Musi, waktu didata bisa saja mereka tinggal di pondok-pondok hingga berbulan-bulan, padahal dia memiliki rumah bagus di Padang Lekat, itu bisa saja terjadi,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya menyarankan agar kedepan petugas sensus dari BPS bisa mendata secara riil dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa, karena yang lebih paham dengan kondisi masyarakatnya adalah pemerintah desa itu sendiri.
“Harapan kita kedepan kalau ada sensus yang dilakukan BPS ada koordinasi dengan pemerintah desa sehingga data sensus itu bisa akurat,” tandasnya.
Pantauan BE, pada proses pembangian BLSM di Kantor Pas Kepahiang kemarin, banyak masyarakat penerima BLSM ini memiliki kendaraan sepeda motor. Ini ditandai dengan banyaknya sepeda motor terparkir disaat pembangian BLSM ini. Tidak hanya itu, banyak juga masyarakat penerima BLSM ini yang menggunakan perhiasan saat mengambil bantuan kompensasi kenaikan harga BBM ini.(505)