Bersyukur Jadi Pusat Pemerintah, Minta Jalur Angkot Ditambah

Dibalik Pembangunan Kantor Walikota di Bentiring

RUDI - DIBANGUN - Sejumlah perkantoran terus dibangun di kawasan Bentiring. Sejumlah warga masyarakat dan PNS berharap agar kebijakan ini diikuti dengan kebijakan mengenai akses transportasi.
Tidak ada asap kalau tidak ada api. Demikian bunyi pepatah. Upaya Pemerintah Kota untuk membangun pusat pemerintahan di Kelurahan Bentiring mendapatkan respon baik sekaligus sejumlah harapan masyarakat. Apa itu? Simak laporan berikut.
========================
RUDI NURDIANSYAH,

Kota Bengkulu

========================

RENCANA Pemerintah Kota dalam membangun pusat perkantoran di Kelurahan Bentiring terus dimatangkan. Ibarat mendapatkan durian runtuh, upaya ini dinilai masyarakat menjadi berkah tersendiri.  Bagaimana tidak, kawasan Bentiring yang tadinya hanya terdiri dari semak belukar, kini telah bergairah menjadi kawasan perkantoran. Pengembangan Universitas Bengkulu yang juga tak jauh dari kawasan tersebut semakin menambah keuntungan yang ada.
Salah satu keuntungan yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah melonjaknya harga tanah. Sejumlah sumber menyebutkan kenaikkan tersebut mencapai 5 hingga 10 kali lipat. Usaha properti pun tumbuh bak jamur di musim hujan di kawasan ini. Sejumlah Ruko dan tempat makan pun telah berdiri.
Namun dibalik keuntungan-keuntungan tersebut, warga tetap berharap lebih dari pemerintah. Sejumlah warga menilai, pemerintah akan mengurangi nilai pembangunan kompleks perkantoran tersebut bila tidak menambah kebijakan yang sudah ada. Misalnya, larangan melintas bagi truk batu bara dan penambahan jalur angkutan kota (Angkot).
“Soal truk batubara ini selalu menjadi kekhawatiran kita selain tiadanya akses transportasi,” kata warga Jalan WR Supratman RT 3 Kelurahan Bentiring, Safril (48).
Keinginan tersebut selaras dengan keinginan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, kepindahan sejumlah perkantoran pemerintahan ke kawasan tersebut membuat para PNS harus meninggikan mobilitasnya. Diketahui, tidak semua PNS di Kota Bengkulu dekat dari kawasan yang berbatasan dengan Bengkulu Tengah tersebut. Adanya akses transportasi berupa angkot menjadi alternatif yang diidam-idamkan para PNS. “Tentunya kepindahan kesana sangat menyulitkan saya yang tidak memiliki kendaraan pribadi,” kata perempuan berinisial Ra, salah satu PNS di Sekretariat Pemerintah Kota.
Sebenarnya Ra bersedia ditempatkan dimana saja. Namun baginya, keberadaan akses trasportasi menjadi syarat utamanya. Menurutnya, selain tidak memiliki kendaraan pribadi, banyak rekannya sesama PNS yang tidak menggunakan kendaraan pribadi karena memang tidak bisa mengendarainya. Karenya selain penyediaan sarana transportasi, ia juga berharap jalur truk batubara dapat dialihkan dari kawasan Bentiring. “Kalau pun ada yang membawa kendaraan pribadi, pasti ia akan sangat terganggu dengan adanya truk-truk besar yang mengintai,” sampainya.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu tidak bersikap skeptis mengenai hal ini. Dishubkominfo telah berulangkali mengadakan pertemuan untuk membahas hal ini. Namun, upaya tersebut terkendala karena ketidakinginan para sopir Angkot mengingat masih sepinya kawasan ini dari mobilitas warga masyarakat.  “Seperti ada semut ada gula, kalau nanti sudah rame, pasti jalur Angkot mau sendiri ke sana,” ungkap Kepala Dishubkominfo Kota Bengkulu, Selupati SH.
Sementara untuk truk batubara, Dishubkomnfo Kota Bengkulu telah berulangkali melakukan razia. Namun sayangnya, kecerdikan sopir truk batubara mengalahkan kesiagaan petugas.
Anggota DPRD Kota Bengkulu, Hamsi AMd, berharap agar ada sejumlah solusi yang ditawarkan Dishubkomifo Kota Bengkulu untuk memecahkan masalah ini. Ia menuturkan, seyogyanya Dishub melibatkan warga masyarakat sekitar dan elemen lainnya untuk bersama-sama mencari solusinya. Menurutnya, jalur trayek yang diatur dengan SK Gubernur yang terbit pada 1996 sudah tidak relevan dengan perkembangan Kota Bengkulu saat ini. “Harus ada rapat bersama agar masalah ini lekas beres, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak,” demikian Hamsi. (**)