Berharap Musrenbang Bukan Formalitas

Kades Renah Semanek, M Halis
Kades Renah Semanek, M Halis

KARANG TINGGI, Bengkulu Ekspress – Pemerintah Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di kantor Camat Karang Tinggi, Kamis (16/3).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Renah Semanek, M Halis meminta agar pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan tersebut bukan hanya sekedar formalitas.

Menurut Kades, musrenbang merupakan wadah yang tepat bagi seluruh desa untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Musrenbang merupakan kesempatan pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda puh harusnya bisa mengambil kebijakan yang tepat dan objektif untuk pemerataan pembangunan,” ungkap Halis.

Melalui pembangunan yang merata, lanjut Halis, ia yakin bahwa pembangunan di Kabupaten Benteng juga akan mengalami percepatan. Sebab itulah, pembangunan jangan hanya dilakukan terpusat di suatu wilayah ataupun di ibukota kecamatan saja.

“Dalam musrenbang, Pemda bisa melihat langsung apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Silahkan dipilah dan ditentukan skala prioritas yang memang harus dibangun,” tukas Halis.

Diakui Halis, berbekal pengalaman selama 8  tahun mengemban amanah selaku Kades Renah Semanek, pihaknya menilai bahwa pelaksanaan musrenbang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Betapa tidak, dari beberapa usulan yang disampaikan, Halis mengaku belum ada digubris atau  dikabulkan oleh Pemda Benteng. Diantaranya, perehaban kantor desa, pembangunan akses jalan menuju SMP dan SD di Desa Renah Semanek.

“Perencanaan pembangunan harusnya didasarkan atas putusan musrenbang ini. Jika memang pembangunan di desa kami sulit dilakukan, tolong hibahkan status jalan dan bangunan tersebut menjadi kewenangan desa. Dengan menggunakan kucuran dana desa (DD), kami optimis pembangunan akan kami lakukan,” pungkasnya.

Terpisah, Camat Karang Tinggi, Thamsirudin SSos menjelaskan bahwa musrenbang bukan hanya sekedar formalitas, melainkan landasar utama bagi Pemda dalam mengambil kebijakan pembangunan nantinya.

“Hasil dari musrenbang inilah yang akan menjadi bekal bagi tim dari Bappeda dan OPD terkait untuk melakukan pendataan dan survei lapangan. Jika memang dikategorikan skala prioritas, dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan prasarana tersebut akan dilakukan secepatnya,” demikian Camat.(135)