Bengkulu Selalu Defisit Anggaran

REWA/Bengkulu EkspressKepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra didampingi Kepala Cabang BRI Bengkulu, Ismet Sarmen pada Diskusi Santai Seputar Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN di Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Kamis (2/5).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Provinsi Bengkulu selalu mengalami defisit anggaran. Hal ini dikarenakan belanja lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil dikumpulkan dari pajak dan non pajak. Bahkan, pada 2018 lalu tercatat pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan hanya Rp 2,5 triliun. Sementara anggaran untuk belanja daerah mencapai Rp 14,5 triliun, sehingga daerah masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp 12 triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra mengatakan, fenomena ini tidak hanya terjadi di Bengkulu, bahkan beberapa provinsi lainnya juga mengalami hal serupa. Penyebab terjadinya defisit anggaran dikarenakan daerah tidak bisa memperoleh pendapatan dari pajak dan non pajak lebih maksimal. Hal ini terjadi karena sumber penerimaan untuk daerah dari pajak dan non pajak masih sedikit dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Kalau di Jakarta itu, penerimaannya dari pajak dan non pajak sangat besar, sehingga dijadikan provinsi mandiri, sementara Bengkulu belum mandiri. Jadi APBD-nya masih dibantu,” kata Ismed, Kamis (2/5).

Dijelaskannya, bantuan APBD tersebut didatangkan dari provinsi tetangga yang pendapatan daerahnya lebih tinggi. Sistem bantuan APBD tersebut dilakukan sesuai dengan azas keadilan pemerataan, dimana provinsi yang perolehan pendapatan daerahnya surplus membantu provinsi yang selalu mengalami defisit.”Kalau Bengkulu kemungkinan dibantu provinsi tetangga seperti Palembang, soalnya sektor usaha di sana banyak, jadi pendapatan daerah juga tinggi,” tutur Ismed.



Meski menerima bantuan dari provinsi tetangga, tetapi besaran bantuan anggaran tersebut diatur oleh Menteri Keuangan RI. Setidaknya ada beberapa indikator yang digunakan oleh Menkeu untuk menentukan besaran anggaran di setiap daerah. Beberapa indikator tersebut yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.

“Yang atur besar anggaran itu Menteri Keuangan, mulai dari berapa jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut hingga indikator lainnya,” jelas Ismed.

Ia berharap, beberapa program strategis seperti peningkatan infrastruktur Bandara Fatmawati, Pelabuhan Pulau Baai, dan jalan tol yang ada di Bengkulu bisa terealisasi secepatnya. Sehingga diharapkan bisa menyumbangkan porsi PAD yang cukup besar bagi daerah. “Kita dorong Bengkulu ini menjadi provinsi mandiri, semoga harapan ini bisa terwujud,” tutupnya.(999)




    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*