Forgot Password

Gubernur Paparkan Program Prioritas

BENGKULU, BE – Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hari ini (15/2) datang ke Provinsi Bengkulu. Sedangkan Wakil Presiden dijadwalkan akan datang menutup Tanwir Muhammadyah pada Minggu (17/2) nanti.
Kedatangan presiden menjadi harapan Bengkulu bisa berkembang lebih pesat dari saat ini. Posisi letak geografis Bengkulu di wilayah barat Pulau Sumatera, menjadi posisi strategis Bengkulu sebagai penggerak ekonomi Sumatera.

Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, posisi Bengkulu ini berada tepat di mulut samudera. Jalur tol laut Sumatera telah terhubung ke Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu. Sehingga mampu mendorong konektifitas logistik dalam menggerakan ekonomi Pulau Sumatera secara keseluruhan.

“Bengkulu bagian yang terpisahkan dalam pengembangan ekonomi kawasan sumatera,” terang Rohidin, kepada BE, kemarin (14/2).

Dalam menggerakan ekonomi Sumatera dari Bengkulu itu, gubernur telah menyiapkan program strategis yang perlu dorongan percepatan dari pemerintah pusat. Pada kesempatan presiden dan wapres mengunjungi Bengkulu dalam acara Tanwir Muhammadiyah, Gubernur akan memaparkan berbagai program strategis itu dihadapan presiden dan wapres.

Partama, terkait penetapan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Rohidin, lahan pelabuhaan yang memilik luas 1.200 hektar itu sudah layak menjadi KEK. Sebab, berbeda dengan daerah lain, para investor harus menyiapkan sendiri lahan untuk berinvestasi.

Sementara di Bengkulu, lahan tersebut sudah siap pakai oleh para calon investor. Begitupun infrastruktur pendukung juga telah siap.

“Lahannya sudah siap dan luas untuk ditempati calon investor,” paparnya.

Namun demikian, permasalahan saat ini, dari 17 syarat KEK itu tinggal 2 syarat yang belum bisa terpenuhi yang menjadi tanggungjawab oleh PT Pelindo II. Dua syarat itu ialah surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi) dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

“Kami minta Menteri BUMN memerintahkan kepada PT Pelindo II untuk menyelesaikan dan menandatangani kedua syarat yang belum dipenuhi tersebut,” ujar Rohidin.

Dalam mendukung berkembangnya KEK itu, program strategis nasional (PSN) satu-satunya di Bengkulu juga sudah digagas yaitu pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mendorong menyelesaikan finalisasi trase jalan tol.

Sementara dokumen basic design, Analisa dampak lingkungan (Andal) dan dokumen perencanaan pengadaan tanah sedang dalam proses penyelesaian. Dalam mempercepat, PSN di Bengkulu itu melalui presiden, gubernur meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat mengeluarkan surat penugasan kepada PT Hutama Karya untuk membangun jalan tol ruas Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95 Km.

“Jalan tol ini akan memudah akses ekspor provinsi lain melalui Pelabuhaan Pulau Baai. Sehingga biaya transportasinya lebih sedikit, dibanding harus melalui daerah lain,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pembangunan jalur kereta api Kota Padang-Pulau Baai juga sudah digagas untuk direalisasikan. Skema pembiayaan pembangunan rel kereta api itu direncakanan melalui skema KPBU dengan dikerjakan oleh PT Trans Rentang Nusantara. Persetujuan trase juga telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan Gubernur Bengkulu. Namun demikian, sampai saat ini kendalanya, proses lelang belum dilakukan.

“Kami minta, agar penjaminan pembiayaan KPBU segera ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan,” ujar Rohidin.

Sementara, dalam menggerakan ekonomi Sumatera melalui Bengkulu itu, dibutuhkan juga Bandara yang bertaraf internasional. Recana pengalihan pengelolaan Bandara Fatmawati ke PT Angkasa Pura II masih belum direalisasikan. Sebab, Kementerian Keuangan belum mencabut SK BLU, untuk melepaskan pengelolahaanya ke PT Angkasa Pura II.

“Tinggal di Kemenkeu untuk mengeluarkan SK pelepasan BLU,” bebernya.

Dalam mengoptimalkan lahan milik PT Pelindo II Bengkulu, juga telah dilakukan rencana pembebasan lahan seluas 12,18 hektar kepada masyarakat kampung nelayan Kelurahaan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Namun demikian, kendalanya rencana lahan yang dihibahkan tersebut tidak bisa menampung seluruh warga kampung nelayan. Sebab, telah dibangun fasilitas sosial, fasilitas umum dan pembangunan penataan kampung nelayan oleh Kementeri PUPR.

Untuk mempercepat proses hibah lahan yang sudah dijanjikan presiden waktu kunjungan ke Bengkulu beberapa tahun lalu, meminta kepada PT Pelindo II agar dapat merubah persyaratan kesepakatan hibah lahan dan selanjutnya menandatangani kesepakatan dengan Pemkot Bengkulu.

“Surat penyerahan hibah lahan bisa segara ditandatangani oleh PT Pelindo II,” ujarnya.

Menurut Rohidin, program strategis ini perlu disampaikan ke presiden untuk bisa direalisasikan. Sehingga kementerian dan lembaga terkait bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk Bengkulu. Sebab, jika tidak terus dilakukan dorongan secara cepat, maka perkembangan ekonomi Bengkulu akan bisa terpuruk.

“Bengkulu ini sudah siap semua. Infrastruktur pendukung sudah ada. Tapi tetap perlu dorongan. Ini perlu diketahui oleh presiden,” tegas Rohidin.

Jika semua hal tersebut direalisasikan, Bengkulu juga akan mempu menjadi beranda pengendali inflasi di wilayah Sumatera. Sebab, bisa memotong rantai distribusi logistik. Karena bisa mengkonegtifitaskan jalur logistik pada kawasan tengah.

“Sisi ekonomi seperti ini perlu dimunculkan. Karena sekarang ini bukan lagi dalam persaingan, tapi era kaloborasi,” pungkas Rohidin.

(151)

ARUS PETI KEMAS MENINGKAT

BENGKULU,BE – Meningkatnya perekonomian daerah diklaim menjadi salah satu latar belakang yang mendorong peningkatan arus peti kemas di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Berdasrkan data PT Pelindo II Bengkulu, arus peti kemas 2018 lalu tercatat sebesar 26 ribu boks. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat 18 ribu dan 12 ribu boks.

General Manager (GM) Pelindo II Bengkulu, Nurkholis Lukman mengatakan, apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, tercatat peningkatan rata-rata sebesar 44 persen. Peningkatan tersebut sebagian besar dikontribusikan dari pertumbuhan bongkar muat peti kemas domestik di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

“Ini merupakan hal yang cukup baik karena pelabuhan terbesar di Bengkulu mengalami pertumbuhan arus peti kemas, artinya kegiatan ekspor sudah rutin dilakukan,” kata Nurkholis.

Ia menjelaskan, beberapa kegiatan ekspor yang telah dilakukan melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yaitu pengiriman hasil olahan kayu, batubara dan CPO. Pengiriman ekspor tersebut secara langsung telah meningkatkan tingginya arus peti kemas akibat dari tingginya permintaan beberapa komoditas andalan Bengkulu ke beberapa wilayah di Indonesia.

“Kami akan terus berusaha memaksimalkan peningkatan arus peti kemas ini dengan harapan bisa berkontribusi bagi daerah dan bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Nurkholis.

Bahkan pihaknya juga mengaku, pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga masih bisa ditingkatkan melalui sektor Pelabuhan. Pasalnya arus peti kemas masih bisa dimaksimalkan lagi mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Sehingga komoditas apapun nantinya tidak perlu dikirim lewat pelabuhan manapun, cukup melalui Pelabuhan Pulau Baai maka kegiatan ekspor barang sudah bisa dilakukan.

Selain itu biaya angkut juga lebih murah, karena Pelindo menerapkan tarif cost hanya sebesar 20 persen.

”Kita berharap arus ekspor menggunakan peti kemas di Pelabuhan Pulau Baai bisa semakin meningkat kedepannya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Dyah Anugrah Kuswardani MA mengatakan, total ekspor Provinsi Bengkulu pada November 2018 lalu mencapai US$ 20,83 juta. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 16,23% dibandingkan dengan November 2017 yang tercatat sebesar US$ 17,92 juta.

Bahkan, ia mengaku, kenaikan nilai ekspor ini cukup dirasakan oleh Provinsi Bengkulu dimana pada November 2018 lalu sebanyak US$ 14,89 juta atau 71,50% komoditas dikirim melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

”Kenaikan tersebut terlihat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, ini menunjukkan aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai sudah cukup baik,” terang Dyah.

Hal tersebut juga diperkuat dengan kegiatan ekspor melalui daerah lain yang saat ini sudah terbilang cukup kecil, dimana kegiatan ekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat hanya mencapai US$ 0,39 juta (1,86%), melalui Pelabuhan Sungai Musi/Boom Baru Sumatera Selatan mencapai US$ 3,42 juta (16,44%), melalui pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta mencapai US$ 2,12 juta (10,19%), melalui Kualanamu International Airport Sumatera Utara mencapai US$ 1,41 ribu (0,01%).

Pihaknya berharap kegiatan ekspor bisa terus dilakukan melalui Pelabuhan Pulau Baai, selain meningkatkan ekonomi daerah juga bisa menghemat biaya kirim barang. “Semoga kegiatan ekspor bisa terus dilakukan melalui Pelabuhan Pulau Baai dan bisa memotong mata rantai distribusi yang panjang sehingga harga barang menjadi lebih murah,” tutupnya. (999)

Penduduk Miskin Turun

BENGKULU, BE – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat persentasekemisikinan di Provinsi Bengkulu. Secara umum, pada periode 2009–September 2018 tingkat populasi kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian pada tahun Maret 2013, dan Maret 2015.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2009 sampai dengan September 2018 (lihat Grafik).

Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani menjelaskan, perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2017-September 2018, jumlah penduduk miskin di provinsi Bengkulu pada September 2018 mencapai 303.545 orang. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 923 orang dibandingkan September2017.

Sementara dengan Maret 2018 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 1.731 orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017–September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 413 orang sedangkan daerah perdesaan naik sebesar 1.335 orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 15,41 persen menjadi 14,94persen. Begitu juga di perdesaan turun dari 15,67 persen menjadi 15,64 persen,” jelasnya.

Dyah menambahkan, dilihat dari perubahan garis kemiskinan September 2017-September 2018, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode September 2017–September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,34 % yaitu dari Rp 462.768,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 492.115,- per kapita per bulan pada September 2018.

“Sementara pada periode Maret 2018–September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,22 persen, yaitu dari Rp 481.425,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp492.115,- per kapita per bulan pada September 2018,” katanya.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2018 sebesar 74,55 persen.

Pada September 2018, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras yang memberi sumbangan sebesar 17,57 persen di perkotaan dan 24,23 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK (13,32 persen di perkotaan dan 12,59 persen di perdesaan).

“Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,34 persen di perkotaan dan 2,22 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,02 persen di perkotaan dan 3,23 di perdesaan) dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan,” katanya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

“Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” katanya.

Pada periode September 2017 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2017 sebesar 2,76 dan pada September 2018 sebesar 2,35. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,71 menjadi 0,52 pada periode yang sama.

Begitu juga apabila dilihat pada periode Maret 2018–September 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan yaitu dari 2,59 menjadi 2,35 sedangkan indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,61 menjadi 0,52.

Dyah mengatakan, apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 2,18 sementara di daerah perdesaan sebesar 2,43.

Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,42 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,56. (100/kominforov)

PENDUDUK BENGKULU MEMASUKI ERA BONUS DEMOGRAFI

RASIO ketergantungan penduduk (dependency ratio) Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah 48,35 yang berarti dari setiap 100 orang usia produktif menanggung beban sekitar 48 orang usia tidak produktif.

“Kondisi ini menggambarkan bahwa Provinsi Bengkulu sudah
memasuki era bonus demografi,” kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani, kepada BE.

Rasio jenis kelamin di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sebesar 103,98 yang mengindikasikan penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan perbandingan bahwa ada sekitar 104 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan.

“Dilihat dari status perkawinan di provinsi Bengkulu pada tahun 2018 persentase cerai hidup penduduk 10 tahun keatas adalah sebesar 1,70 persen. Penduduk usia 15-19 tahun yang pernah menikah pada tahun 2018 sebanyak 6,28 persen, dimana persentase penduduk perempuan yang pernah menikah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu 10,97 persen, sedangkan laki-laki 2,09 persen. Persentase penduduk Provinsi Bengkulu yang telah melek huruf di Provinsi Bengkulu relatif tinggi mencapai 97,91 persen, angka tersebut bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk sekitar 97 atau 98 orang telah melek huruf,” katanya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 menurut kelompok usia sekolah yaitu, APS usia 7-12 tahun sebesar 99,87 persen, APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 97,36 persen, dan APS kelompok umur 16-18 sebesar 79,33 persen.

“Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Provinsi Bengkulu masih sangat rendah, hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tamat SMP ke Bawah yaitu sebanyak 63,20 persen,” jelasnya.

Pada tahun 2018 penduduk provinsi Bengkulu yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah sebanyak 27,07 persen. Angka kesakitan pada tahun 2018 adalah 12,15. Sebanyak 40,14 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir berobat jalan.

“Mengobati sendiri merupakan alasan yang paling banyak diungkapkan sebagai alasan tidak berobat jalan walau mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terkahir,” jelasnya.

Sementara itu, masih terdapat sebanyak 43,82 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2018. Persentase usia perkawinan pertama penduduk perempuan berumur 10 – 16 tahun cukup tinggi yaitu 16,66 persen.

Penolong kelahiran pada kelahiran anak terakhir untuk perempuan umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan paling tinggi di tolong oleh bidan sebanyak 63,43 persen disusul oleh dokter kandungan sebanyk 28,61 persen.

“Rata-rata berat bayi terakhir yang dilahirkan lebih dari atau minimal sama dengan 2,5 kg sebanyak 87,60 persen,” terangnya.

Salah satu cara untuk menurunkan tingkat kelahiran adalah dengan penggunaan alat/cara KB. Di Provinsi Bengkulu persentase penduduk perempuan usia 15-49 tahun pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB sebanyak 62,20 persen dimana alat/cara KB yang paling banyak di gunakan adalah suntik KB sebanyak 58,84 persen, disusul penggunaan pil KB sebanyak 14,95 persen.

“Keikutsertaan laki-laki dalam penggunaan KB masih rendah, hal ini terlihat dari penggunaan alat KB kondom 1,80 persen dan MOP 0,92 persen,” jelasnya.
Kondisi perumahan di Provinsi Bengkulu menunjukan bahwa persentase rumah tangga yang berstatus milik sendiri cukup tinggi yaitu 83,39 persen, dimana kondisi rumah beratap seng sebanyak 89,53 persen, berdinding tembok sekitar 65,81 persen dan yang berlantai semen/bata merah sebanyak 50,63 persen.

Sumber penerangan utama rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebanyak 97,18 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 51,72 persen dan yang memiliki sumber air minum layak sebanyak 35,57 persen.

Dalam hal penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini terlihat dari persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menguasai hadnphone (HP) dalam tiga bulan terakhir sebanyak 66,74 persen, sedangkan yang menggunakan HP sebanyak 77,27 persen. Dalam hal akses internet, persentase penduduk yang menggunakan internet dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebanyak 32,66 persen.

Salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin adalah memberikan beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra), pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang selama empat bulan terakhir membeli/menerima raskin/rastra sebanyak 35,03 persen.

“Persentase rumah tangga yang membeli/menerima raskin selama empat bulan terakhir antara 15 sampai 29 kg adalah sebanyak 43,82 persen,” katanya.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan kredit usaha sebanyak 34,40 persen. Rumah tangga yang anggota rumah tangganya ada yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) selama Agustus 2017-Februari 2018 sebanyak 13,08 persen. (100/kominfo)