Bengkulu Butuh Investasi Besar


BENGKULU, BE – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2020 lalu mencapai -0,48 persen. Angka tersebut mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan triwulan II 2019 yang tercatat sebesar 5 persen.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai perekonomian daerah bisa kembali bergairah dengan dukungan investasi besar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Ir Sudoto mengatakan, Bengkulu membutuhkan investasi besar agar ekonomi kembali bergairah dan tenaga kerja dapat terserap secara optimal. Demi mewujudkan hal tersebut, rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja, dapat menjadi tumpuan untuk memperlancar kucuran investasi ke daerah. Hanya saja, Sudoto mengakui rumusan regulasi tersebut memerlukan telaah mendalam, agar investor dan buruh tidak merasa dirugikan.

“Kita memang butuh investasi besar. Tapi ada tarik ulur (RUU Omnibus law) pada klaster tenaga kerja,” kata Sudoto belum lama ini.

Ia mengaku, terjadinya tarik ulur RUU Omnibus Law disebabkan minimnya upaya perlindungan bagi buruh dan tenaga kerja. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada revisi terkait RUU Omnibus Law khususnya terkait hak dan perlindungan buruh.

“Selama ini banyak yang menolak RUU tersebut karena minimnya perlindungan buruh, makanya kita berharap itu bisa direvisi,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengaku, saat ini Bengkulu dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Akan tetapi, Sudoto menambahkan, pandemi bukanlah menjadi alasan bagi perekonomian daerah untuk tidak bergerak.
“Pandemi bukan sesuatu untuk menghentikan aktivitas ekonomi, kita harus dorong investor untuk menanamkan modalnya di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Dr Kamaludin MM mengatakan, dalam upaya memulihkan perekonomian daerah, pemerintah diharapkan dapat berfokus pada pengesahan RUU Omnibus Law, kebijakan industrialisasi hilir dan investor sektor UKM. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah ke depan.

“Kita berharap hal ini dapat berjalan dengan baik, dan akan mendorong lebih banyak lagi investasi ke Bengkulu,” ujar Kamaludin.

Kemudian, perihal kebijakan fiskal, ia mengatakan, pemerintah harus memegang prinsip kehati-hatian, dan prinsip tersebut sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Menurutnya, ada dua hal penting dalam kebijakan fiskal yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah, yakni mengalihkan belanja dari subsidi ke belanja modal dan Bank Sentral juga bisa mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah.

“Selain itu, Pemerintah juga harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yakni salah satunya dengan jalan menggunakan bio diesel atau B30,” tutupnya.(999)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*