Beban Berat Junaidi

BENGKULU, BE – Roda birokrasi Pemprov Bengkulu kian sulit berputar cepat. Ini tak lepas dari banyaknya para pejabat yang terbelit dan terbelenggu persoalan hukum. Konsentrasi dan energi mereka yang semestinya dihabiskan untuk menjalankan program pembangunan pro rakyat, justru terkuras untuk urusan pemeriksaan hingga harus menghitung hari di balik jeruji besi. Kondisinya semakin lengkap ketika pucuk pimpinan Gubernur Bengkulu Nonaktif Agusrin M Najamudin kini divonis 4 tahun penjara Mahkamah Agung (MA) dan menanti eksekusi kejaksaan. Para pejabat tersebut mayoritas terbelit kasus pembangunan dan pengadaan barang yang belakangan merugikan negara. Entah apa yang salah, apakah sang pejabat yang kurang memahami aturan dan teknis kegiatan ataukah kurang ketatnya pengawasan. Parahnya lagi, pejabat yang terbelit hukum justru masih diberikan tempat untuk menduduki posisi pos strategis.

Beberapa pejabat Pemprov yang tersandung hukum diantaranya adalah Muchlis Ibrahim (Kadis Pertanian) kasus pengadaan handtraktor, Zulkarnain Muin (mantan Kadis PU) kasus Proyek Bencana Alam (PBA), Syamsul Ridwan (Kepala BNPD), Wirin (Kasubag Anggaran KPU), dan lainnya. Pengamat Hukum Tata Negara Prof Juanda mengatakan, beban berat bertumpu pada Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah SAg MPd yang akan menjadi gubernur definitif. Junaidi harus berani memperbaiki kondisi tersebut. Dia mengatakan Junaidi harus tegas mengatur pemerintahan agar bisa berjalan sesuai aturan. “Jangan sampai di saat beliau (Junaidi) menjadi gubernur (definitif) justru semakin bertambah pejabat yang tersandung hukum,” ujarnya. Dia mengatakan, seluruh jajaran SKPD dan pejabat pengelola anggaran agar dalam pengelolaan keuangan, baik itu yang bersumber dari APBN maupun APBD agar lebih memperhatikan mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Sebab itu butuh kontrol dan ketegasan dari seorang pemimpin,” katanya. Selama ini, akibat dari kurang pengawasan dan control diri terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah yang mengakibatkan kerugian negara, bakal berhadapan dengan hukum. ” Sebab itu kuncinya ketegasan dari seorang pemimpin. Junaidi selaku gubernur harus bisa memperbaiki citra,” jelasnya. Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah mengatakan akan maksimal melakukan pengawasan. Diungkapkan setelah menghadiri serah terima hasil audit BPK, kemarin, dia mengatakan akan melakukan evaluasi kinerja terhadap jajarannya. ” Kita sudah tekankan agar setiap SKPD bekerja dengan baik. Jalankan program sesuai aturan,” ujarnya.