BBM Naik, Jangan Salahkan Jokowi

RIO-SUASANA SPBU PASCA KENAIKAN BBM (2)

BENGKULU, BE – Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edy Sunandar menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa menyalahkan atau menghujat Presiden Joko Widodo dengan naiknnya harga Bahkan Bakar Minyak (BBM) per 28 Maret lalu. Pasalnya, kenaikan ini bukan diinginkan oleh pemerintah pusat, melainkan karna naiknya harga mintak dunia mengingat hargam BBM khususnya premium atau bensin sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah.

“Masyarakat maupun pemerintah daerah tidak bisa serta merta mengkambinghitamkan pemerintah pusat dengan kenaikannya harga BBM ini. Justru akan merugikan negara dalam jumlah besar bila pemerintah pusat tidak menaikkannya karena seiring dengan naiknya harga minyak dunia,” kata Edy kepada BE, kemarin.
Untuk mengantipasi lonjakan harga barang dan Sembako yang cukup tinggi, Politisi Nasdem ini meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), Dinas Perdagangan kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya seperti Bulog.
Koordinasi ini bertujuan untuk menekan harga, karena saat harga naik pada 18 November 2014 lalu semua harga barang naik drastis, kemudian Jokowi menurunkan harga BBM namun tidak diikuti dengan harga barang-barang lainnya.
“Makanya pemerintah Provinsi Bengkulu perlu segera berkoordinasi dengan pihak stakeholder terkait, jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan lagi oleh Organda dan pengusaha jasa lainnya. Organda sendiri tidak boleh lagi menaikkan ongkos angkutan, jika pun naik maka tidak boleh terlalu tinggi,” paparnya.
Menurut Anggota Dewan Dapil Kepahiang ini, sumber naiknya harga ada pada Organda atau angkutan umum lainnya. Sebab, pedagang ikut menaikkan harga barang yang dijualnya bila upah angkutan barang tersebut sudah dinaikkan oleh angkutan.
“Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam masalah ini, jika tidak maka tidak menutup kemungkinan semua harga barang akan melambung tinggi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta Pemprov juga berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Hal ini dinilai cukup ampuh untuk menekan tingginya harga sembako, seperti harga beras masih tinggi sejak beberapa bulan terakhir ini. Jika Bulog melakukan operasi pasar secara besar-besaran, maka secara otmatis pedagang akan menurunkan harga beras yang dijualnya. Jika tidak, maka jualannya tidak akan laku.
“Sebaiknya Pemerintah Provinsi Bengkulu secepatnya merespon persoalan ini dengan dengan duduk bersama pihak-pihak terkait. Jika dibiarkan semakin lama, maka akan tambah besar dan gejolak ditengah masyarakat semakin menjadi-jadi,” imbuhnya.
Edy pun menilai bahwa kenaikan dan penurunan BBM selama ini Pemerintah Provinsi Bengkulu terlihat cenderung tidak ambil pusing. Buktinya, saat harga BBM naik pemerintah seolah-olah membiarkan semua harga menjadi naik, demikian juga saat BBM turun pemerintah pun tak bergeming.
“Pemerintah daerah tidak bisa diam melihat persoalan ini. Cukuplah selama ini mereka diam tanpa tindakan, untuk kali ini kami menyarankan agar segera lakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga,” tutupnya.(400)