BBM Diajukan Naik Rp 1500

JAKARTA, BE – Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) menyampaikan usulan alternatif kebijakan pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Dalam usulan yang disampaikan kepada Komisi VII DPR itu, Menteri ESDM Jero Wacik memberikan dua opsi, yaitu kenaikan harga jual untuk BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 1500 per liter. “Opsi pertama, kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1500 per liter. Opsi kedua memberikan subsidi tétap, maksimum sebesar Rp 2000 perliter untuk premium dan solar,” kata Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/2). Selain mengusulkan opsi kenaikan BBM untuk mengurangi beban subsidi, pemerintah juga memikirkan kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Jero memaparkan ada beberapa kompensasi yang diberikan, yaitu kompensasi untuk perlindungan masyarakat tidak mampu. Saat ini menurut dia, Menteri Sosial di bawah koordinator Wakil Presiden tengah melakukan kerja untuk menetapkan hal ini. Selain itu, lanjut dia, kompensasi transportasi. “Misalnya, pemberian kupon gratis angkot atau bus anak-anak sekolah bantuan STNK dan KIR untuk angkutan umum,” kata Jero. Meski tidak menjelaskan secara rinci, Jero menegaskan bahwa tawaran kompensasi transportasi ini masih dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Jero Wacik juga menyebutkan kompensasi lainnya antara lain kompensasi pangan berupa penambahan jatah beras miskin serta kompensasi pendidikan berupa tambahan subsidi dan beasiswa untuk siswa miskin yang sedang digodok Kementerian Pendidikan. “Semua kompensasi saat ini sedang dimatangkan dan nanti akan muncul dalam APBN-P 2012,” pungkasnya.

Tidak Tepat 

Anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat. Menurutnya, pemerintah masih mempunyai uang untuk menanggulangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghemat APBN, misalnya dengan memangkas belanja barang dan anggaran rutin.

“Jika itu dilakukan, negara bisa menghemat anggaran Rp35 triliun. Jadi, tidak perlu dinaikkan,” katanya. Ditambahkan, sebenarnya pemerintah masih memiliki uang untuk menanggung beban subsidi. Karena uang itu berasal dari rakyat, imbuh Arif, maka sudah semestinya dikembalikan ke rakyat. “Uang pemerintah itukan uang rakyat dari bayar pajak dan sebagainya. Ya, jadi kembalikan ke rakyat juga,” ujarnya. Arif Budimanta juga mengingaktkan pemerintah untuk mengembangkan sektor riil supaya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan memeroleh uang. Hal itu, imbuh dia, sangat penting dilakukan supaya daya beli masyarakat tetap ada. “Dan diikuti pula dengan kebijakan stabilitas harga,” pungkasnya.