Banyak Tak Tepat Sasaran, Penerima PSKS Harus Dievaluasi

SAMSUNG CAMERA PICTURES

BENGKULU, BE – Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Provinsi Bengkulu untuk periode selanjutnya mau tidak mau harus dievaluasi. Sebab, bantuan dari pemerintah pusat tersebut terbukti tidak tepat sasaran, seperti didapati oleh keluarga kategori mampu. Sebaliknya, masyarakat yang benar-benar miskin tidak sedikit yang tidak mendapatkannya. Anehnya lagi, data penerima program tersebut tidak jelas darimana sumbernya, karena tidak diambil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Saya tidak tahu persis data penerimanya darimana dan tim yang melakukan pendataan di lapangan siapa. Tempo hari, tahu-tahu sudah ada data itu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sama sekali tidak dilibatkan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM, kemarin.
Ia pun menduga data tersebut kemungkinan besar berasal dari Badan Pusat Statistik atau BKKBN Provinsi Bengkulu. Karena itu, Sumardi meminta data penerima program tersebut dievaluasi. Jika tetap dilaksanakan, maka tidak akan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkannya.
Untuk mendapatkan data yang akurat, mantan caretaker Walikota Bengkulu inipun berharap agar tim penginput data bisa bekerjasama dengan Ketua RT, RT, Lurah atau Kepala Desa. Karena perangkat desa hingga RT itu lah yang mengetahui dan memahami kondisi perekonomian masyarakatnya.
“Pihak manapun yang melakukan input data, saya minta agar mengikutsertakan pengurus RT hingga Kades setempat. Karena mereka bertemu siang dan malam dengan masyarakatnya sehingga penerima program ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah pusat,” pintanya.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang sudah mampu bisa dialihkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ia pun mengkhawatirkan jika penerima bantuan itu masih berdasarkan data lama penerima bantuan langsung tunai (BLT) diera kepemimpinan SBY lalu. Jika masih menggunakan data BLT tersebut, maka dipastikan akan menjadi masalah besar, kerena data itu dipastikan tidak akurat lagi.
“Masyarakat miskin yang belum dapat harus dapat, kemudin yang sebelumnya miskin tapi sekarang sudah bangkit karena kebunnya sudah menghasilkan, maka harus dihapus dan diberikan kepada yang berhak. Data penerima ini harus update agar tidak salah sasaran,” pungkasnya. (400)