Banyak Aset Tak Jelas, BPK Turun ke BS

KOTA MANNA, BE – Sejak kemarin hingga 20 hari ke depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu turun ke Kabupaten BS untuk mengecek aset-aset yang dimiliki Pemkab BS. Kedatangan tim BPK ini, selain merupakan tugas rutin juga diduga menindaklanjuti temuan pansus aset yang menemukan sejumlah aset milik Pemkab BS yang tidak jelas keberadaannya.
Anggota tim audit aset dari BPK, Barlian Herlmi mengungkapkan, mereka datang ke BS berjumlah 6 orang. Agendanya mengecek aset Pemkab BS mulai dari perkantoran, meubeler, serta kendaraan dinas yang dimiliki Pemkab BS. “Kami akan menelusuri semua aset milik Pemda BS ini. Baik jumlahnya maupun kondisinya saat ini,” ujar Barlian saat mengecek kendaran dinas di Sekretariat Pemkab BS.
Ditambahkannya, hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah data yang mereka terima selama ini sesuai dengan kondisi di lapangan. “Kami ingin mengetahui kalau memang barangnya sudah rusak, maka harus ada fisiknya. Begitu juga dengan kendaraan dinas, akan kami lihat BPKB dan juga STNK-nya,” jelas Barlian.

Dalam menelusuri aset itu, 6 anggota BPK tersebut menyebar ke setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selama 20 hari mereka akan mencari tahu seluruh aset milik Pemkab BS tersebut, termasuk yang selama ini tidak jelas lagi keberadaannya. Termasuk juga yang dipakai pihak ketiga.

Selanjutnya, hasil cek fisik di lapangan itu akan disampaikan ke BPK Pusat untuk disusun kembali, lalu hasil itu akan disampaikan kembali ke Pemkab BS untuk ditindaklanjuti.

“Kami melakukan pengecekan aset ini selama 20 hari, saat ini kami akan mencatat jumlah aset yang ada agar nantinya dari hasil pengecekan aset ini akan kami sampaikan hasilnya ke Pemda BS kembali,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Kabag Umum Setkab BS, Rodi SSos mengatakan pihaknya mempersilahkan pihak BPK untuk mengecek semua aset Pemkab BS, baik itu perkantoran, lahan, peralatan kantor, kendaraan dinas dan sebagainya. “Semua kendaraan dinas dicek oleh tim BPK itu untuk mencocokan data atau laporan pemda ke BPK, apakah kondisi aset yang disampaikan ke BPK sesuai dengan di lapangan,” ujarnya.(369)