Baliho Agusrin Dibakar

CURUP, BE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kabupaten Rejang Lebong, sekitar pukul 11.30 WIB Sabtu (1/12) melakukan aksi sweeping terhadap atribut dan gambar Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamudin. Akibatnya, sebuah baliho berukuran raksasa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Lama, yang berisi ajakan mensukseskan MTQN 2010 bergambar Agusrin dan istri dilepas paksa mahasiswa. Sekitar 7 orang mahasiswa nekat menaki tiang dan papan iklan setinggi delapan meter. Selanjutnya menggunakan pisau dan korek api mahasiswa melepas paksa baliho raksasa.
Sukses melepaskan baliho bergambar Agusrin, mahasiswa melanjutkan aksi mereka dengan membakar baliho tersebut. Puas dengan aksi itu mahasiswa kemudian membubarkan diri. “Kami kecewa, sweeping terhadap gambar Agusrin yang dilakukan mahasiswa di Kota Bengkulu, malah dipajang lagi oleh para PNS dan pejabat Pemprov,” tegas orator aksi Riki Febriandi kepada Bengkulu Ekspress, disela aksi.
Dilanjutkan Riki, selama ini masyarakat dihadapkan dengan ketidak pastian proses hukum terhadap Agusrin. Aksi sweeping terhadap atribut dan gambar Agusrin merupakan wujud kegembiraan mahasiswa dan segenap masyarakat di provinsi Bengkulu, terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) Agusrin M Najamuddin. “Jangan lagi berlama-lama, kami ingin Mendagri segera melantik gubernur definitif,” tandasnya.

//Pelantikan Belum Ada Kepastian

Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi, Sis rahman SSos, menegaskan pihaknya belum bisa mengegendakan pelantikan Junadi Hamsyah sebagai gubernur definitif. Dasar hukum berupa surat resmi dari Mendagri belum diterima.
“Kita pasti akan melakukan pembahasan terhadap pelantikan gubernur. Tapi kalau seperti ini maka seperti digantung. Kami pastikan pada minggu awal ini. Sebab kita akan mulai reses mulai 3-7 Desember mendatang,” tukasnya.
DPRD Provinsi juga, kata dia, harus mencocokan jadwal dengan agenda Mendagri. Sebab tidak juga akan bisa dilakukan jika berbenturan dengan jadwal Mendagri. Karena kedua lembaga ini harus tetap berkoordinasi.
“Kalau tidak juga ada kejelasan, maka kita akan mendatangi Mendagri. Kita pastikan sebelum tahun baru, Bengkulu sudah memiliki gubernur definitif,” tegasnya.
Selain itu, Sis juga mengungkapkan tidak perlu terburu-buru membicarakan bursa Cawagub. Karena dinilai sangat tidak etis, karena gubernur terpilih saja belum ada. Ironisnya nama Cawagub justru terus muncul di permukaan. “Jadi jangan raso-raso dulu untuk jadi Cawagub. Karena prosedurnya, gubernur akan mengajukan 2 nama kepada DPRD. Dan bisa saja nanti gubernur menyatakan tidak butuh pendamping. Kemudian untuk Wagub tidak harus dari kader partai pengusung. Namun memang penjaringan tetap dilakukan partai pengusung,” imbuhnya. (160/999)