Atribut Agusrin Dilucuti

BENGKULU, BE – Sejumlah reaksi muncul paska Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin, Selasa (27/11). Kemarin, sejumlah aktivis anti-korupsi Bengkulu melakukan sweeping dan melucuti foto-foto Gubernur Bengkulu non-aktif Agusrin Najamudin berada di ruang-ruang Sekretariat Daerah Gubernur Bengkulu.

Mereka adalah gabungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa  Muslim Indonesia (KAMMI), Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) dan Badan Eksekutif  Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu. Sejumlah aktivis tersebut sempat masuk ruang kerja Agusrin M Najamudin yang sudah 2 tahun lalu ditinggalkannya. Bahkan, dengan mudah mereka masuk ke ruang kerja gubernur itu tanpa ada petugas yang menghalanginya.

Staf  gubernur  terkejut melihat ada 5 orang yang tidak dikenal masuk ruangan langsung menurunkan jam dinding bergambar Agusrin dan istrinya Diah Nurwiyanti. Namun tidak bisa menghalanginya karena aktivis yang dikomandoi Romidi Ketua KAMMI Daerah bengkulu dan Melyan Sori dari Puskaki itu, tetap ngotot untuk menurunkan jam dinding bergambar Agusrin di ruang kerja gubernur. Setelah itu menuju ruang Biro Hukum dan menurunkan jam dinding Agusrin yang terpasang di ruang kerja kepala biro hukum.  “Karena sudah ada keputusan tetap, jadi tidak layak lagi foto-foto Agusrin terpampang,” kata Melyan.

Setelah blusukan di ruang kerja gubernur, dan ruang biro hukum,  mereka bermaksud masuk ke ruang kerja Sekprov Drs H Asnawi A Lamat MSi. Niat mereka menurunkan foto-foto Agusrin terhalang oleh petugas Satpol PP. Keributan terjadi hingga nyaris bentrok. Akhirnya para aktivis tersebut  turun ke lantai 1 untuk menutup plang nama Agusrin M Najamudin dengan lakban hitam.

Sempat terjadi keributan dengan Satpol PP.  Setelah bermaksud ingin bubar, tiba-tiba Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur  Junaidi Hamsyah menemui mereka. Junaidi yang sebentar lagi dilantik menjadi gubernur definitif itu, menyalami dan mencium pipi kiri dan kanan masing-masing mereka. Aktivis yang sudah mencopot foto Agusrin itupun meminta diskusi dengan Junaidi Hamsyah. Junaidi menuruti permintaan tersebut dengan berdialog di ruang Kepala Biro Pembangunan.
Junaidi pun mendengarkan uneg-uneg para aktivis tersebut.  “Setelah ada putusan PK, tidak pantas lagi foto-foto Agusrin di pajang. Kami meminta semua foto-foto Agusrin itu dilepas,” katanya Melyan.

Mereka juga meminta, agar Junaidi melepaskan cengkaran dari rezim Agusrin M Najamudin. Sehingga bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik. Selain masalah itu, Junaidi diingatkan dapat menjalankan pemerintahan yang baik. “Investigasi Puskaki, saya belum temukan ada suap. Tetapi, saya menemukan ada indikasi KKN. Ada pejabat-pejabat yang diangkat karena nepotisme,” kata Melyan. Ia meminta, agar setelah dilantik menjadi gubernur definitif tidak lagi melakukan nepostisme. “Jangan ada lagi kebijakan yang tidak populer,” katanya.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur H Junaidi Hamsyah meminta agar aktivis tersebut bersabar melakukan penurunan foto Agusrin setelah mendapat kepastian dengan mendapatkan salinan amar putusan peninjauan kembali tersebut.  “Kita semua tahu dari berita media. Kabar itu benar atau tidak kita tidak tahu. Sebab itu kita minta supaya bersabar (menurunkan foto Agusrin) hingga ada kepastian.

Paling tidak menunggu kabar, saya sedang mengirim staf saya Biro Adminitrasi Pemerintahan, untuk bertanya ke Mendagri menyanya kepastian itu,” katanya.  Ia juga menjawab, soal tudingan nepotisme, bahwa ia menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitasnya dan golongannya. “Saya menamakan kabinet pelangi, dari seluruh kabupaten ada,” katanya.

Junaidi meminta dukungan 3 tahun sisa masa jabatannya ingin melaksanakan program antara lain meluruskan jalan dari Bengkulu-Lubuk Linggau, mengaktifikan embarkasi Haji Antara, program pemanfaatan pekarangan, jamkesprov dan pembenahan RSUD M Yunus dengan mengaktifkan Sistem Imformasi Manajemen Rumah Sakit

Pendukung Agusrin Demo

Sementara itu kemarin puluhan massa yang dikenal loyalis Agusrin melakukan demontrasi. Menariknya justru meminta Mendagri melantik gubernur definitif. Padahal, saat Mendagri akan melantik Junaidi pada 22 Mei lalu, mereka sempat menentang dan meminta Mendagri membatalkan pelantikan Junaidi, sebelum akhirnya dibatalkan  PTUN.

Massa yang dulu menamakan diri Kompas (Komunitas Masyarakat Pendukung Agusrin), kini membawa nama Forum Solidaritas Rakyat Selamatkan Bengkulu. Mereka melakukan demontrasi di depan gedung DPRD Provinsi, meminta DPRD Provinsi mendesak Mendagri segera melantik gubernur definitif.

Koordinator Lapangan (Korlap)  aksi, Aurego Jaya, mengatakan warga Bengkulu sudah lama  menantikan seorang pemimpin yang sah untuk mewujudkan cita-cita pembanguan Bengkulu. Ia mengatakan, sudah 2 tahun Bengkulu dipimpin oleh seorang pelaksana tugas gubernur. “Status pelaksana tugas Bengkulu yang terlama se Indonesia. Kami meminta agar Mendagri segera melantik gubernur definitif, siapapun orangnya,” ujarnya.

Setelah berorasi, pendemo bertemu dengan angota DPRD Provinsi antara lain Gustianto (Fraksi PAN) Lukman dan Septi Yuslinah (Fraksi PKS). Para pendemo mengungkapkan  DPRD Provinsi tidak peduli dengan nasib provinsi Bengkulu. Sebab tidak menggunakan  hak politik untuk mendesak pemerintah pusat melantik gubernur definitif. ” Seharusnya  DPRD secara kelembagaan menggunakan hak politik mereka untuk mendesak Mendagri untuk melantik gubernur definitif, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerbitkan surat pelantikan Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menjadi gubernur definitif,” kata Jaelani Wadis.

Anggota DPRD Provinsi Gustianto, mengatakan DPRD Provinsi secara kelembagaan diwakili oleh Komisi I sudah melakukan berbagai tindakan antara lain mendatangi MA, KY dan PTUN. Selain itu menemui Dirjen Otda Kemendagri, dan  pihak terkait lainnya di Jakarta. “Bahkan, saat ini komisi I masih di Jakarta karena harus menemui KY dan memastikan hasil putusan PK. Kemudian ke Mendagri untuk mendesak agar segera melantik gubernur definitif,” katanya. Ditambahkan Lukman SP, pihaknya sudah melakukan apa yang menjadi tuntutan pendemo. “Kami sudah mendesak Mendagri,” katanya. (100)