Aset Pemprov Banyak ”Dicuri”

BENGKULU, BE – DPRD Provinsi siap menertibkan aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang selama ini rawan penggelapan dan penyelewenangan atau telah dibawa lari mantan pejabat.  Sebab itu,  melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk, pihaknya akan menertibkan aset-aset tersebut. “Kita akan merapikan aset-aset yang  kondisinya saat ini kurang terdata sehingga rawan penyelewengan dan pencurian,” kata Ketua Pansus penertiban aset, Rahimandani MA, kemarin.

Dia menilai saat ini pengelolaan aset daerah amburadul. Sehingga ada beberapa yang berpindah tangan tanpa diketahui atau bahkan sengaja. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi DPRD Provinsi membuat Pansus tentang pengelolaan aset daerah. “Kita akan melakukan  inventarisir aset-aset yang dimiliki daerah, karena berpotensi hilang dan merugikan daerah,” katanya.

Menurutnya, kondisi pengelolaan aset dan keabsahan kepemilikan melalui syarat administrasi juga menjadi salah satu sorotan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Bengkulu. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah atas APBD 2012 juga tidak dijelaskan kondisi aset daerah.

Rahimandani mengatakan, berdasarkan hasil survei awal DPRD ditemukan ada beberapa aset yang telah berpindah tangan tanpa melalui prosedur. Termasuk aset bergerak seperti kendaraan dinas, sebagian masih berada di tangan mantan pejabat. “Kami akan mengambil sikap tegas dalam pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyita aset-aset yang berpindah tangan tanpa prosedur yang sah,” katanya.

Kinerja Pansus tersebut kata dia, akan menghasilkan laporan tentang aset yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya lebih bermanfaat bagi masyarakat.  Anggota Pansus pengelolaan aset, Budi Darmawansyah mengatakan DPRD sudah pernah merencanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Aset Daerah, hanya saja tidak tuntas. “Kalau ada Perda maka aset-aset yang tidak terdata bahkan berada di tangan yang tidak sah dapat kembali ke daerah,” katanya.

Ia menilai aset bergerak dan tidak bergerak tidak dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi hilang.  “Kita akan tarik aset-aset yang masih dibawa oknum,” katanya. (100)