Apersi Sebut Pemerintah Masih Setengah Hati

bengkulu
ilustrasi/net

JPNN.com – Realisasi pembangunan rumah subsidi dan nonsubsidi hingga akhir 2016 mencapai lebih dari 50 ribu unit.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton R Santoso mengatakan, realisasi rumah subsidi oleh anggotanya mencapai 40 ribu unit.

Sedangkan rumah nonsubsidi sebanyak sepuluh ribu unit.

”Ini merupakan pencapaian maksimal di tengah kondisi pasar yang kurang bersahabat terkait daya beli. Selain itu kondisi di lapangan juga masih ada kendala, sehingga ada beberapa proyek anggota yang tertunda,” jelasnya.

Anton mengatakan, beberapa kendala yang masih mengganjal Program Sejuta Rumah (PSR) dan perlu dibenahi antara lain menyangkut ketersediaan tanah atau lahan sehingga kenaikan biaya produksi tidak bisa dikendalikan.

Selain itu, biaya-biaya pungutan liar (pungli) juga menjadi momok bagi pengembang rumah subsidi yang juga diikuti lamanya proses perizinan.

Anton mengungkapkan, sebenarnya pemerintah pusat sudah banyak mengeluarkan regulasi yang mendukung rumah sunsidi.

Sayangnya, realisasi di lapangan tidak seperti yang diharapkan.

Pemerintah, misalnya, sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-13 yang menyentuh penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah subsidi.

Namun, hingga kini, aturan itu tak bisa direalisasikan karena peraturan pemerintah (PP)-nya sampai sekarang belum terbit.

”Paket kebijakan ini belum terasa, karena masih menunggu PP sebagai aturan main. Terkesan pemerintah masih setengah hati,” imbuhnya.

Saat ini, biaya izin rumah subsidi dan nonsubsidi di sebagian besar daerah masih diberlakukan sama.

Padahal, menurut dia, kebijakan perizinan untuk rumah subsidi dibedakan sehingga bisa lebih murah dibanding rumah komersial.

Apersi berharap, pemerintah membuat kebijakan yang pro-rumah subsidi, terutama menyangkut waktu pengurusan izin. (dew)