APDESI BS Ancam Mogok Kerja

KOTA MANNA, BE – Asosiasi Pemerintah Desa  Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten BS mengancam akan menggelar aksi mogok kerja jika tuntutan mereka supaya jumlah alokasi dana desa (ADD) tidak dinaikkan di tahun anggaran 2013 mendatang. Hal itu disampaikan perwakilan APDESI BS saat menggelar hearing dengan dengan anggota DPRD BS di ruang rapat DPRD, kemarin.

“Kami minta agar kenaikkan besaran ADD pada tahun 2013 direalisasikan. Jika tidak, kami tidak akan menjalankan  tugas kami sebagai pemerintah desa,” ujar Ketua APDESI BS, Nin Permana kepada anggota DPRD yang hadir saat hearing tersebut.

Saat ini, kata Nin, besaran ADD bagi masing-masing desa berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 12 juta. Menurutnya jumlah itu tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, karena dengan besaran dana sebesar itu, pihaknya kesulitan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sementara di satu sisi pemda selalu mengimbau kepada perangkat desa untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Di satu sisi kami dituntut agar bekerja maksimal, tapi di sisi lain ADD kami minim,” keluhnya.

Senada dengan Nin, penasehat APDESI Saharudin menyatakan ancaman mogok itu tidak main-main. Jika tahun 2013 ini ADD masing-masing desa tidak dinaikkan, maka pihaknya akan menyerahkan semua peralatan perangkat desa ke Pemkab BS. Mereka mempersilakan pemda untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa tersebut.

Menurutnya, keinginan untuk memperjuangkan kenaikkan ADD itu bukan untuk kepentingan mereka semata, tetapi berpedoman pada PP nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Disebutkan dalam PP itu, sebagai daerah otonom, maka dana ADD itu sebesar 10 persen dari APBD.

Jika tahun 2013 ini besaran APBD BS mencapai Rp 574 miliar, maka ADD itu semestinya 10 persen dari 574 miliar tersebut.  Namun, kata Saharudin, mereka tidak menuntut harus 10 persen dari APBD, tetapi cukup 10 persen dari dana pembangunan di luar dana rutin dan belanja pegawai Pemkab BS. “Jika dana pembangunan di luar dana rutin dan belanja pegawai sebesar Rp 46 miliar, maka kami meminta dialokasikan 10 persennya saja untuk dana ADD,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM mengatakan, kalau pihaknya selaku badan legislatif akan berusaha memperjuangkan keinginan dari APDESI tersebut. Namun dia mengingatkan anggota APDESI bawah saat ini APBD BS sangat minim. Sehingga pihaknya terlebih dahulu mendahulukan skala prioritas yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Bukan kami tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari APDESI, tapi semua itu harus memperhatikan kondisi keuangan daerah, dan kami akan berusaha menaikan besaran ADD namun akan dilakukan secara bertahap,” terangnya.(369)