APBD Kepahiang 2018 Diaudit

 

foto;ist

Bupati : Lengkapi Semua SPj

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Kepala OPD, bendaharawan, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK serta bendahara barang untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, seperti surat pertanggung jawaban (SPj). Sebab, auditor BPK RI segera melaksanakan pemeriksaan atau aduit penggunaan APBD Kabupaten Kepahiang 2018.

Kegiatan audit keuangan BPK diawali dengan entry meeting atau pertemuan awal Bupati bersama tim BPK di Aula Setda Kabupaten Kepahiang, Rabu (6/2) dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepahiang.

“KPA harus mengecek lagi penyelenggaraan anggaran tahun 2018 sudah didukung dengan pertanggung jawaban dengan baik dan benar,” pesan Bupati.

Pengurus barang diingatkan agar berkoordinasi dengan Bidang Aset untuk menyiapkan berita acara serah terima barang dan lain sebagainya. “Bendahara barang juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, koordinasikan dengan Bidang Aset, sehingga ketika dimintai keterangan tidak tergopoh-gopoh lagi mencari dokumennya,” tegas Bupati.



Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, I Putu Hatesa Twentoza mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari.  “Selama waktu tersebut kita akan menguji beberapa akun-hal yang bisa diuji, focus kami adalah melihat sistem pengendalian internal OPD.

Akan melihat proses pengelolaan keuangan daerah, kami juga akan menguji akun-akun tertentu yang telah selesai per 31 Desember 2018 lalu. Seperti, kas di kas daera, kas di kas pengeluaran, dan kas di bendahara penerimaan di OPD,” kata I Putu. Lanjut Putu, Kita juga akan menguji pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pendapatan pajak, retribusi dan PAD lainnya.

“Kita akan lihat pengelolaan internal, penetapan, penagihan, dan perhitungan dari PAD tersebut,” tambah Putu.

Terakhir, tim pemeriksa berharap OPD dapat kerjasama dalam memberikan keterangan, agar terjadi peningkatan opini untuk Kabupaten Kepahiang. “Kami berharap Kepahiang mendapatkan peningkatan dari opini WDP ke WTP. Ini juga akan menjadi keberhasilan kami dalam membina pengelelolaan keuangan daerah,” tutup Putu. (320/rlskominfo)