APBD 2021, Provinsi Bengkulu Proyeksikan Anggaran Rp 3,05 Triliun

Foto/ Ist/ Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, M. Gustiadi

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 diproyeksikan Rp 3.05 Triliun. Hal itu dikatakan anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, M. Gustiadi, S.Sos, Rabu (14/10).

“Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) diproyeksikan senilai Rp 3.055.551.321.252. Hari ini kita sebagai anggota Banggar DPRD mulai membahas KUA-PPAS APBD tahun depan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata pria akrab disapa Edi Tiger itu.

Politisi Gerindra itu mengatakan, yang jelas pokok-pokok pikiran yang diperoleh dari hasil reses masing-masing anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dipastikan bakal menjadi acuan dalam pembahasan APBD 2021. Sehingga nantinya bisa diketahui secara pasti, ada tidaknya aspirasi masyarakat yang terjaring dalam reses diakomodir TAPD.

“Karena sejak awal kita menargetkan APBD tahun depan harus pro rakyat,” ungkapnya

Sementara itu anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, Jonaidi, SP mengatakan dalam KUA-PPAS APBD tahun depan, pendapatan diproyeksikan sekitar Rp 3,05 Triliun. Hal itu, jika mengacu pada APBD tahun ini, proyeksi tersebut memang mengalami peningkatan, karena di tahun ini APBD totalnya hanya Rp 2,8 Triliun.

“Tapi biasanya proyeksi itu tidaklah final, dalam artian bisa saja berubah,” kata Jonaidi.

Dilanjutkan Jonaidi, terkait pendapatan ini, baik yang bersumber dari transfer pusat ataupun Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya meminta eksekutif itu komitmen dengan strategi pencapaian target untuk mendongkrak pendapatan.

“Apalagi strategi itu berdasarkan kebijakan perencanaan, yang seharusnya dijadikan acuan dalam meningkatkan pendapatan. Baik itu strategi pencapaian target PAD, maupun strategi pencapaian target dana transfer,” pungkas Dewan Dapil Seluma itu.

Ia menambahkan, dalam draf KUA-PPAS APBD tahun ini, strategi yang dirancang eskeskutif sangat bagus. Hanya saja implementasinya dalam mendongkrak pendapatan, karena bagaimanapun juga yang namanya pendapatan ini berpengaruh besar terhadap realisasi pembangunan daerah. (HBN)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*