APBD 2013 Disahkan

12 BENTENG.pdf - Adobe ReaderKARANG TINGGI, BE- Melangkah pasti,sepertinya inilah prinsip kerja Pemkab Benteng di bawah pimpinan Bupati Ferry Ramli. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengesahan RAPBD selalu molor, disebabkan berbagai faktor. Tahun ini pengesahan APBD Benteng bisa tepat waktu. Kemarin APBD 2013 milik masyarakat Benteng senilai Rp 470,12 miliar disahkan. Pengesahannya dikemas melalui Sidang Paripurna DPRD, yang dihadiri unsur DPRD dan segenap Pejabat Pemkab beserta jajarannya. Pengesahan APBD ini juga bersamaan dengan pengesaha RPJPD Benteng tahun 2005-2025.

Bupati Ferry Ramli, tampak sumringah dengan disahkannya RAPBD 2013 dan RPJPD ini. “Ya, Alhamdulillah berjalan lancar dan mulus lancar, Alhamdulillah juga cepat. Sebagai bupati definitif pertama, saya minta kerjasama SKPD bekerja sebaik-baiknya untuk Benteng,” ujarnya.

Masing-masing fraksi yang menyetujui pengesahan APBD itu antara lain, Fraksi Golkar, Demokrat, Serumpun dan Rakyat Benteng Bersatu.

APBD 2013 yang disahkan tidak mengalami perubahan dari usulan RAPBD sebelumnya, yakni Rp 470 M lebih. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 13,43%, atau sebesar Rp 63 M dari APBD tahun 2012 lalu.

Sedangkan target PAD senilai Rp 7 M, terbagi atas Pajak Daerah (Rp 2,5 M), Retribusi Daerah (Rp 1,3 M), Lain-lain PAD (Rp 3 M). Berkutnya dana Perimbangan Rp 421 M, terinci atas DBH Pajak dan Bukan Pajak (Rp 30 M), DAU (Rp 330 M), dan DAK (Rp 60 M). Berikutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 41 M, terbagi atas Dana Sertifikasi Rp 25 M dan Bantuan Keuangan Provinsi (Rp 2,5 M).

Dana APBD itu digunakan untuk Belanja Daerah Rp 477,4 M, dengan perincian Rp 237,9 M Belanja Tidak Langsung, dan Rp 239,5 Belanja Langsung. Dari pengajuan Bupati terungkap, belanja langsung diperuntukkan Belanja Pegawai Rp 209,8 M, Belanja Hibah Rp 5,58 M, Belanja Bantuan Sosial (Rp 3,43 M), Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Rp 300 juta, Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rp 15,08 M dan Belanja Tidak Terduga Rp 3,05 M. Sementara Biaya Langsung sebesar Rp 239,5 M diperuntukkan biaya program dan kegiatan 41 SKPD.

Selain pemaparan diatas, terungkap pula ada netto Silpa tahun 2012 Rp 10,5 M, dan pengeluaran biaya penyertaan modal Pemda ke Bank Bengkulu Rp 1 M, pembayaran pokok utang Rp 1,2 M, dan dana bergulir Rp 1 M.

Menurut Ferry, persentase defisit anggaran sebesar 1,55% terhadap perkiraan APBD tidak melanggar ketentuan Permenkeu No. 137/PMK.07/2012, Tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif TA. 2013.

Terkait arah pembangunan Benteng, Ferry menyatakan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan pembangunan lainnya.  “Tema RKPD Tahun 2013 terwujudnya pemerintahan yang baik, dan bersih dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan yang lebih dominan,” pungkasnya. (122)