Antisipasi Konflik Agraria

KABAWETAN, BE – Puluhan warga dan tokoh agama dari Kecamatan Kabawetan dan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dikumpulkan oleh Kesbangpolinmas Kepahiang. Hal ini sendiri tujuannya untuk memberikan pemahamanan kepada para warga mengantisipasi maraknya kasus konflik agraria saat ini.

“Seperti yang kita ketahui bahwa konflik agraria merupakan permasalahan yang kruisial saat ini dan sebagai antisipasinya kita berikan pemahaman mengenai masalah agraria ini dengan mengumpulkan warga dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama dengan pihak yang berwajib dan BPN sebagai yang mengeluarkan sertifikat tanah,” ujar Kepala Kesbangpolinmas Kepahiang, Yayasmidi SSos.

Dipilihnya warga dan tokoh masyarakat dari Kabawetan dan Ujan Mas karena di Kepahiang hanya dua kecamatan ini yang secara langsung bersentuhan dengan lahan HGU dan lahan kawasan hutan. Sebagian besar warga dua kecamatan itu juga sudah ada yang mengelola lahan ini melalui pembebasan lahan dan inklave.”Kabawetan dan Ujan Mas sangat rentan terjadi konflik ini, sehingga masyarakatnya perlu diberikan pemahamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Kepahiang Iptu Risdianta SH menjelasakan jika jajaranya selaku pihak yang berwajib terus melakukan pengawasan terkait ancaman konflik agraria di tengah masyakat ini. Menurutnya, salah satu solusi untuk memecah terjadinya konflik mengenai agraria ini bisa dilakukan dengan adanya musyarah bersama antar masyarakat sehingga ancaman konflik ditengah masyarakat ini bisa terhindarkan.”Kuncinya untuk mencegah konflik mengenai agraria ini kita mengupayakan adanya musyawarah di masyarakat, dari Polres akan terus memonitor mengenai agraria ini melalui Babinkantimnas dimasing-masing desa,” ujar Kasat Binmas yang baru dilantik ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPN Kepahiang Supriyadi BR Ptnh, selaku lembaga legalitas aset di Kepahiang ini dalam menyelesaikan masalah agraria ini juga mengupayakan arbitrase terlebih dahulu.Penyelesaian masalah agraria dengan arbitase ini dinilai lebih efektif memecahkan masalah sehingga tidak timbul masalah baru yang lebih besar khusunya dibidang agraria.”Penggunaan jalur arbitrase lebih dikedepankan,karena lebih efektif guna meredam terjadinya konflik mengenai agraria ini,” jelasnya.(505)