Anggaran Pemkot Bengkulu di Zona Merah, PAD Defisit Hingga Rp 100 M Lebih


FOTO IST/BE Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu tingkat 2 dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir Walikota Bengkulu di ruang rapat Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu, Senin (16/11).

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu pada 2020 mengalami defisit anggaran. Jika sebelumnya diasumsikan PAD 2020 bakal naik hingga Rp 2,33 M, kenyataannya malah defisit hingga mencapai Rp 100 M lebih. Hal tersebut menjadi pembahasan disela-sela Rapat Paripurna tingkat 2 dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir Walikota Bengkulu di ruang rapat Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu, Senin (16/11).

Wakil ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi mengatakan, saat ini anggaran Pemerintah Kota Bengkulu berada di zona merah. Hal ini dikarenakan apa yang direncanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim perencanaan Pemerintah Kota Bengkulu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Plt Walikota Bengkulu saat dalam rapat paripurna sebelumnya.

“Di pembahasan TAPD menjanjikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sampai target, malahan mereka optimis. Artinya kalau DPRD mungkin sudah biasa dibohongi oleh TAPD, sekarang malah kepala daerah yang dibohongi oleh TAPD dan termasuk kepala OPD juga di bohongi oleh TAPD. Kenapa? Mereka menjanjikan untuk membuat program tapi uangnya tidak ada. Hari ini terbukti dan terungkap semua dalam paripurna. Hal ini juga membuat pembahasan APBD 2021 terkendala,” beber Marliadi.

Menanggapi perihal defisit PAD tersebut, Plt Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengatakan bahwa sistem anggaran pemerintah adalah sistem anggaran berimbang. Pada saat penyusunan, mengasumsikan sisi pendapat PAD Rp 2,33 M dan dibelanjakan ditambahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (Umum) DAU sehingga nantinya berimbang, namun asumsi tersebut tidak sesuai dengan terget sehingga terjadi defisit.

“Dalam perjalanan akibat covid 19 ini asumsi pendapat tadi tidak sesuai dengan target maka pemasukan kecil kemudian belanjanya jadi besar, maka terjadilah defisit anggaran,” kata Dedy.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Ariyono Gumay yang juga sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kajian secara keuangan kepada tim TAPD bahwa melihat kondisi ekonomi saat ini tidak mungkin untuk menaikkan PAD, namun TAPD sangat meyakinkan bahwa PAD dapat dinaikkan meski ditengah pandemi covid-19.

“Pada saat rapat di Badan Anggaran (Banggar), TAPD dengan analisa dan kajiannya meyakinkan bahwasanya ada potensi kenaikan PAD, maka naiklah PAD dari Rp 207 miliar menjadi Rp 2,33 miliar ada kenaikan sebesar Rp 26 miliar. Dan ternyata setelah berjalan baru mereka tau kalau ada defisit lebih dari Rp 100 miliar. Ini hal yang tidak lazim, memang APBD itu kita perhitungkan adalah proyeksi ke depan dengan kajian-kajian tapi bukanlah sesuatu yang dapat diterka-terka,” tutur Ariyono. (Imn)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*