Anggaran Pegawai Ditekan

BENGKULU, BE – Pembahasan rancangan APBD Kota Bengkulu 2015 memasuki babak baru. Setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selesai dibahas pada tingkat komisi, kini pembahasan tersebut telah masuk ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu. “Ya, sudah masuk ke Banggar,” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain SE, kemarin.
Sejumlah telaah kritis mengemuka mengiringi proses pembahasan RAPBD Kota Bengkulu tahun 2015. Misalnya belum berimbangnya belanja pegawai dan belanja untuk rakyat. Porsi belanja pegawai yang tercantum dalam belanja tidak langsung masih berkisar 67 persen dari APBD. Sementara anggaran belanja langsung masih sekitar 33 persen.
Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE, mengatakan, ia telah memberikan instruksi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar infrastruktur mendapatkan porsi terbesar dalam APBD 2015. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi jalan, trotoar, drainase, lampu jalan, pasar dan perkantoran.
“Saya sudah instruksikan kepada TAPD dan yang lain juga kita, saya juga sudah rapat dengan pimpinan dewan fokus kita adalah bagaimana infrastruktur mendapatkan porsi yang terbesar. Kita mau fokus ke hal yang lebih mendesak seperti infrastruktur itu dulu. Pasar Minggu misalnya, itu sudah layak untuk direnovasi. Pembangunan kantor walikota pun sedang kita pikir-pikir apakah itu jadi dibangun atau kita alokasikan anggarannya itu kita limpahkan saja untuk jalan dan yang lain,” ujar Helmi.
Pada plafon anggaran sementara yang lalu, Pemerintah Kota mengajukan anggaran sebesar Rp 616 miliar untuk belanja pegawai. Jumlah ini meningkat Rp 56 miliar dari tahun 2014 dengan besaran Rp 560 miliar dan Rp 172 miliar dari tahun 2013 dengan besaran Rp 444 miliar. Anggaran sertifikasi untuk pendidikan memakan porsi terbanyak dengan nilai mencapai Rp 119 miliar. Namun, Helmi menegaskan, hal ini belum bersifat final. Ia pun mempersilakan bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan.
“Boleh saja kalau ada yang menyoroti misalnya anggaran yang tidak terlalu bermanfaat. Silahkan sampaikan. Kalau memang ada yang kurang pas dan mubazir, itu bisa diberikan masukan. Sehingga itu nanti bisa dipangkas. Tapi duitnya juga harus jelas. Jangan sampai nanti duitnya tidak jelas. Prinsip utamanya, APBD itu untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara untuk alokasi belanja langsung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, tim anggaran Pemerintah Kota mengajukan anggaran belanja langsung sebesar Rp 295 miliar. Jumlah ini berkurang 22,66 persen atau Rp 86 miliar dari tahun 2014 yang diajukan sebesar Rp 382 miliar. Nilai tersebut juga lebih rendah dari tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 335 miliar.
“Silakan semua masukan-masukan itu disampaikan kepada kami, nanti ada kajian di TAPD dan tim anggaran DPRD. Namun yang jelas, kita tetap fokuskan ke jalan, dimana anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Namun ini kan menyangkut kepentingan masyarakat yang luas. Pada tahun lalu sudah kita anggaran Rp 123 miliar. Mungkin periode ini akan kita anggarkan lagi kisaran Rp 140 miliar atau Rp 150 miliar,” demikian kata politisi PAN yang sebentar lagi menginjak usia 35 tahun ini. (009)