Alumni UII dan ITB Dukung Langkah KPK

Dukungan terhadap KPK masih saja mengalir. Selain para demonstran yang terus berorasi di depan gedung KPK, para akademisi juga berdatangan. Beberapa di antara mereka yang datang ke markas instansi antikorupsi itu adalah alumni Universitas Islam Indonesia (UII) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Alumni UII yang diwakili ketuanya, Mahfud M.D., bersama komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri dan Suparman Marzuki serta Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menegaskan pentingnya peran presiden. Meski demikian, mereka tidak bisa memberikan intervensi apa pun kepada kepala negara.

Dia menjelaskan, kalau presiden yang menyelesaikan ribut-ribut antara KPK dan Polri, segalanya bakal dimudahkan. Dengan begitu, “pertikaian” di antara dua lembaga negara itu tidak akan berlangsung lama. Apalagi, papar dia, posisi Polri dalam memberantas korupsi juga tidak kalah penting oleh KPK.

Karena itulah, Mahfud yang juga ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengharapkan masyarakat ikut membangun wibawa Polri. Sama dengan saat masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK. “Jangan sampai malah menjadi gerakan yang mengadu domba keduanya,” imbuhnya.

Jika konfrontasi antara KPK dan Polri tidak dihentikan, papar Mahfud, yang bertepuk tangan dan bergembira adalah para koruptor. Sebab, dalam upaya pemberantasan korupsi ada tiga hal yang harus bersatu. Yakni, berkompetisi, bersinergi untuk saling menguatkan, dan berkonfrontasi.

Nah, Mahfud melihat bahwa konfrontasi yang ada sudah tidak lagi sehat lantaran dua lembaga hukum itu bertikai. Meski demikian, dia menyebut kedatangan alumni UII ke KPK tidak bertujuan menawarkan solusi apa pun. Dia yakin bahwa solusi itu bisa muncul dari KPK, Polri, dan Menko Polhukam.

Begitu juga dengan alumni ITB. Mereka menyatakan memberikan dukungan kepada KPK karena merasa bahwa aparat hukum lain gagal memberantas korupsi. Itu bisa dilihat dari besarnya animo masyarakat yang memberikan kepercayaan penuh kepada KPK. Beda dengan instansi lain yang sudah tidak mendapatkan kepercayaan publik.

Betti Alisjahbana, wakil alumni ITB, menyebut tekanan kepada Novel sebagai teror dalam menyelesaikan kasus korupsi simulator SIM. Apalagi jika melihat posisi Novel sebagai ketua satgas penyidik kasus itu. “Agar kembali mendapatkan kepercayaan publik, ada baiknya kasus ini memang diserahkan ke KPK saja,” tegasnya.

Dia juga menilai bahwa polemik tentang Novel berakar dari tarik-menarik kasus yang menyeret nama Irjen Djoko Susilo tersebut. Karena itulah, cukup beralasan kalau Ikatan Alumni ITB menyebut polemik yang terjadi sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK.

Tidak hanya memberikan dukungan, mereka juga datang dengan sebuah kerja sama. Disebutkan, setelah ini alumni ITB akan membuka keran informasi dan link seluas-luasnya kepada KPK. Betti yakin bahwa jaringan luas alumni bisa memberikan tambahan kekuatan untuk memberantas korupsi. “Kami juga siap memberikan public pressure kalau ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya. (jpnn)