5 Lahan dan 21 Kendaraan Tidak Jelas

KOTA MANNA, BE – Panitia Khusus (Pansus) Aset Daerah DPRD BS menemukan banyaknya aset Pemkab BS yang tidak jelas pengadministrasiannya. Dari hasil penelusuran Pansus itu setidaknya ada 5 lahan milik Pemkab yang status kepemilikannya tidak jelas. Begitu juga dengan puluhan kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat yang tidak jelas statusnya.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Aset H Mudin Gumay saat menggelar pertemuan dengan Pemkab BS yang diwakili Sekkab BS, Drs Zainal Abidin Merahli, Kepala DPPKAD, Darmin SE dan beberapa orang stafnya.

Menurut Mudin, 5 aset berupa tanah yang tidak jelas itu yakni TPA Pagar Dewa, TPA Tanjung Sekam, TPA Gindo Suli, lahan CPO mini di Desa Sulau, dan lahan eks RSUD Manna BS.

Lahan-lahan tersebut hingga saat ini tidak jelas lagi kepemilikannya karena dokumen pengadimistrasian kepemilikan lahan itu tidak ada lagi. Malahan sudah ada sebagian aset Pemkab BS itu yang sudah diserobot warga dan bahkan sudah diperjualbelikan. “Untuk TPA Pagar Dewa sebelah ujung di sebelah Air Sekunyit Besar sudah diserobot warga dan diperjualbelikan. Silakann Pemda cek,” kata Mudin.

Sementara kendaraan yang tidak jelas dokumennya seperti mobil Innova yang ada di Jakarta, lalu 2 mobil di Sekretariat DPRD BS yang SK penghapusan sudah keluar tapi masih terdaftar. Lalu Innova BD 14 B yang dipakai Badan Narkotika Kabupaten tidak ada dokumennya, kemudian 5 kendaraan pengangkut sampah di Dinas Kebersihan BS yang juga tidak dilengkapi dokumen.

Selain itu ada kendaraan roda dua baik itu di Disdikpora BS yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Lalu di RSUD Manna ada kendaraan yang dibawa pindah tugas oleh pejabatnya. Sementara bangunan gedung milik Pemkab juga banyak yang tidak jelas bahkan jumlahnya mencapai 90 persen. “Saya harapkan temuan ini dapat ditindaklanjuti leh pemda agar ke depannya jangan lagi menjadi temuan BPK terkait aset yang tidak jelas,” harapnya.

Sementara itu Sekkab BS, Drs H Z Abidin Merahli berjanji apa yang menjadi temuan pansus akan mereka tindak lanjuti dengan kembali menelusurinya ke lapangan. Begitu juga dengan temuan BPK terkait lahan Pemkab BS yang tidak jelas.

Dari 595 persil lahan sebanyak 177 yang belum jelas, dan sebanyak 275 persil sudah ada sertifikatnya. Lalu sebanyak 41 persil sedang diurus sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional BS. Kemudian 102 persil lahan sudah ada surat keterangan tanahnya.

“Kami akan terus berupaya untuk menelusuri keberadaan semua aset milik Pemda BS tersebut, mudah-mudahan ke depannya semua aset pemda dapat telusuri hingga tidak ada lagi temuan BKP,” terangnya.(369)