5 Hari Kerja Tak Efisien

3795_10152409535700591_984883706_nBENGKULU, BE – Rencana diberlakukanya 5 hari kerja  bagi para PNS di lingkungan Pemkot Bengkulu, mendapat kritikan dari anggota DPRD Kota Bengkulu.  Anggota dewan meminta agar rencana itu dikaji ulang dan jangan ajang coba-coba.   Untuk itu konsepnya harus lebih dimatangkan.  Sebab, konsekuensi dari sistem ini akan menyedot anggaran miliaran rupiah sebagai pengganti upah kerja para PNS itu.

Anggota DPRD Kota Bengkulu, Nuharman SH menuturkan, sistem 5 hari kerja sebelumnya pernah dilakukan.  Dan saat itu berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.  Namun karena dinilai kurang  efisien, sistem kerja dikembalikan 6 hari.

“Pemkot  sebelumnya pernah memberlakukan  sistem 5 hari kerja.   Karena  kurang efektif, dan tidak banyak pekerjaan sehingga dikembalikan menjadi 6 hari kerja,” ungkap Polisi PKS ini.  Sebelum sistem pelaksanaan 5 hari kerja diberlakukan, walikota   hendaknya mengkonsep lebih matang,  jangan hanya meniru  dengan  provinsi  namun  kenyataanya banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) banyak  tidak bekerja, dan  pulang lebih cepat.

”Program 5 hari kerja  jangan hanya coba-coba tapi konsepnya  lebih dimatangkan lagi, seperti pola pendanaan, dan  fasilitas seperti apa,” katanya.

Di masyarakat juga perlu disosialisasikan, karena selama ini masyarakat hanya tahu pelayanan kerja di kota  ditutup pukul 14.00.  Kalau  ini dijalankan, maka pelayanan diperpanjang hingga pukul 16.00 WIB, hingga  peningkatan pelayanan publik dapat meningkat.  “Jangan sampai  jam-jam sore itu dibiarkan pegawai duduk-duduk  dan tidak melayani publik,” tegasnya.

Disingung soal konsekuensi penambahan jam kerja itu akan berimbas pada anggaran  yakni untuk uang makan, jelas akan terjadi peningkatan dan sampai saat ini program itu  belum   masuk  dan diusulkan dalam PPAS.

Sementara itu anggota DPRD lain, Effendi Salim juga menegaskan  jika 5 hari kerja dilakukan, maka Pemkot akan menyedot anggaran hingga miliaran rupiah. Dicontohkan  Effendi Salim, jika satu hari saja satu PNS diploting uang makan Rp 8 ribu/hari dikalikan 26 hari kerja dikalikan 12 bulan dikalikan 7 ribu  PNS se-Kota Bengkulu, maka menyedot anggaran sebesar  Rp 17.472.000.000. Sedangkan dana saat ini masih tersedot untuk uang belanja  pegawai.

Sementara itu, Wakil Walikota  Ir Patriana Sosialinda menuturkan, rencana pemberlakuan 5 hari kerja  untuk menyeimbangkan   pemerintah provinsi dan perbankan.  Untuk menyesuaikan hal tersebut, Pemkot  tidak grasa grusu.  Terlebih dulu dilakukan penampungan aspirasi  pejabat dan PNS di lingkungan Pemkot yang dikemas dalam bentuk kuisioner, jajak pendapat, ataupun dalam bentuk polling.  Dan  terhitung kemarin, Sekkot telah menyebarkan kuisioner untuk diisi kepada PNS. (247)