250 Rumah Miskin Masuk Data BPJS

BINTUHAN, BE– Bappeda Kaur sudah melakukan pendataan sebanyak 250 unit rumah miskin untuk diusulkan ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Mengingat Kemenpera memberikan program penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kebupaten Kaur, sehingga sebanyak 250 unit rumah tersebut sudah masuk dalam data BSPS.

Dengan program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehinga lebih layak huni. “Kita sudah melakukan survei di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Nasal, Maje, Semidang Gumay, dan Kinal. Disana banyak ditemukan rumah tak layak huni atau kumuh. Teruatama yang paling mendominasi jumlah terbanyak di kecamatan Nasal, makanya kita bantu melalui program BSPS,” ujar Kepala Bappeda Kaur Ir H Sudoto MPd melalui Kkabid Kispra Ismawar Hardan ST, kemarin.

Dikatakan Ismawar, bantuan tersebut memang akan dilakukan pada tahun ini, namun bulan ke berapa hal ini masih menunggu pihak Kemenpera. Sesuai petunjuk menpara bahwa usulan tersebut harus masuk mulai Desember hingga 2 Januari 2013 kemarin. Oleh karena itu semuanya sudah dilakukan dan juga sudah diusulkan, saat ini tinggal menunggu petunjuk.

“Makanya dengan adanya program tersebut kita langsung bergegas untuk terjun kelapangan, untuk mendata rumah kumuh dan tak layak huni. Sehingga totalnya mencapai 250 unit rumah,” jelasnya.

Dalam jumlah data tersebut sebanyak 250 unit rumah, kata Ismawar, sesuai petunjuk jumlah tersebut dibagi dua bagian yakni Bangunan Baru dan peningkatan kwalitas. Untuk menentukan mana yang bangunan baru dan Peningkatan kwalitas, hal ini masih akan dikaji oleh pihak pusat untuk menentukanya. Karena pihaknya hanya menujukan data beserta gambar rumah dari Kabupaten Kaur. “Jadi nantinya ada bangunan baru dan juga ada peningkatan kwalitas atau rehap total, namun hal ini sesuai dengan data dan disetujui oleh pusat pihaknya saat ini tengah menunggu,” jelasnya.

Untuk jumlah biaya yang akan dikucurkan pusat, kata Ismawar, untuk bangunan baru diberikan anggaran Rp 15 juta per rumah, namun jika hanya pengrehapan atau peningkatan kwalitas sebanyak Rp 7,5 juta per rumah. Jumlah nominalnya memang ditetapkan oleh pusat, sehingga nantinya pencaiaranya berbentuk uang atau barang masih menunggu petunjuk. “Dengan anggaran tersebut, masyarakat akan terbantu untuk merehap atau warga yang belum punya rumah, sehingga dibuatkan rumah baru. Namun mekanismenya bagaimana hal ini masih menunggu aturan dari pusat. Yang penting saat ini sudah kita usulkan,” jelasnya.(823)