20 Persen Warga Kaur Belum Registrasi BPJS

RAKOR: BPJS Bengkulu saat menggelar rakor dengan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama tahap 1 diaula lantai 2 Setda Kaur, dan foto bersama Kamis (22/4).

BINTUHAN, bengkuluekspress.com – Peserta Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Kaur terus bertambah. Sepanjang beberapa bulan terkait ini terus mengalami kenaikan. Meski demikian BPJS Kabupaten Kaur mencatat masih terdapat 20 persen lagi warga Kaur yang belum terdaftar di BPJS. Hal ini disampaikan Kepala bPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dr Adian Fitria, A.AAK dalam forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama tahap 1 diaula lantai 2 Setda Kaur kemarin (22/4).

Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi warga itu dikatakanya berbagai upaya terus dilakukan diantaranya mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selain itu mendorong agar desa mengalokasikan dana untuk mendaftar secara kolektif sebagai peserta BPJS untuk kades bersama perangkatnya.

“Dari 131.362 jiwa warga kaur, sampai saat ini sudah 104.133 yang terdaftar dengan persentase cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 79,27% atau menyisakan 20,73 persen lagi,”kata Adian.

Dikatakannya, untuk masyarakat tidak perlu kuatir dengan sistem kinerja BPJS Kesehatan, sistem patungan initerbukti mampu untuk mengatasi biaya pengobatan masyarakat disaat dibutuhkan. Masyarakat juga diminta untuk tidak menggunakan BPJS saat diperlukan misalnya saat akan berobat sibuk dengan mengurus BPJS kemudian saat sembuh kemudian tak lagi membayar iuran BPJS.

“Ini kalau ditumpuk akan menjadi denda dan tetap wajib dibayar saat yang bersangkutan nanti ingin mendapatkan pelayanan kesehatan kembali,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kaur H Nandar Munadi M Si dalam acara itu menegaskan, pihaknya akan mendorong kades di 192 desa yang ada di Kabupaten Kaur untuk mengalokasikan dana untuk dapat secara kolektif mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dimana nantinya penagihan iuran BPJSnya dapat dilakukan secara kolektif dan tentunya juga dapat tergistrasi secara keseluruhan. Selain dari pada itu juga mengupayakan akan mendorong agar warga miskin yang belum dialokasikan pembayaran BPJSnya melalui APBN dan APBD P dapat dialokasikan dalam APBD Kaur ditahun mendatang.

“Saat ini kuota yang disediakan oleh pemkab Kaur hanya 5.204 jiwa saja semoga kedepannya kita dapat menambah kuota ini hingga 20 ribu lebih namun tentunya membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit,” jelasnya. (618)