Kamis, 18/07/2013 - 14:22 WIB
Seluma Ekspress | beonline - Bengkulu Ekspress

Tiga Komisioner KPU Seluma akan Diberhentikan dari PNS

TAIS, BE – Pemerintah Kabupaten Seluma mengancam akan memberhentikan 3 orang PNS-nya yang saat ini menjadi komioner KPU Kabupaten Seluma.
Tiga komisioner KPU yang berstatus PNS itu diantaranya Rosdi Effendi SP selaku Ketua KPU, Sarjan Efendi SE selaku Devisi Teknis dan Deni Erdiansyah SH MH selaku Devisi Logistik.
Ketiganya akan diberhentikan sebagai PNS Seluma setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap mereka serta terbukti melakukan kesalahan berat.
“Memang pada tahap pertama mereka lulus dengan mengantongi izin dari atasan, namun setelah lulus ini apakah mereka minta permohonan kembali ke bupati atau tidak, nah sejauh ini tidak ada izin satupun yang dikeluarkan oleh bupati,” ujar Bupati Seluma melalui Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Seluma, Mulyadi SSos kemarin.
Dijelaskakannya, pengusulan pemberhentian ini juga merupakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat beberapa hari lalu dan hasil pemeriksaan ini juga telah diteruskan ke Bupati Seluma dan Wakil bupati Seluma selaku petinggi dari PNS se-Kabupaten Seluma.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan terungkap jika 3 anggota komisioner tersebut telah menyalahi kewajiban selaku PNS sebagai mana diatur dalam UU  43 tahun 1999 tentang perubahan UU no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian , serta PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Jenis hukuman berat harus mereka terima jika tetap kukuh untuk menjadi anggota KPU. Mestinya KPU Provinsi  bisa untuk memilih sejumlah peserta calon KPU lainnya dan kenapa memang mereka ini yang diluluskan. Terpenting mereka ini harus mengikuti aturan dan perundang-undang yang berlaku dan tidak bisa tidak,” terangnya
Pemberhentian tiga PNS itu dilakukan secara hormat dan mereka tetap mendapatkan pensiunan, serta diharuskan juga untuk mengembalikan uang gaji 13 yang baru diterima oleh masing-masing komisioner tersebut. Sedangkan jika mereka tidak ingin ini terjadi, mereka harus menghadap langsung ke Bupati, serta sebaliknya juga kukuh akan menjadi komisioner maka tidak ada kata lain haruslah berkomentar dan menyampaikan sepucuk surat ke meja Bupati Seluma.
“Sejauh ini Pemda Seluma masih menunggu dan memberikan waktu untuk mereka berpikir. Jika tidak juga maka kita akan mengambil tindakan untuk mempensuinkan mereka. Apa salahnya bersama-sama membangun Seluma ini dan jika memang mengundurkan diri maka ada jabatan masing-masing bagi mereka nantiknya,”terangnya.
Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi terkait hal ini anggota komisioner ini tidak bersedia untuk berkomentar sejumlah awak media.(333)

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Drs Iksannazir SH mengatakan:

    Tiga anggota KPU Seluma, Rusdi Effendi, Sarjan Effendi dan Deni Erdiansyah diminta segera menentukan sikap, tetap akan menjadi anggota KPU seluma atau kembali ke status awalnya sebagai pegawai negeri sipil
    Analisa Hukum:
    PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, seorang PNS dilarang untuk merangkap jabatan dengan bekerja di institusi lain milik pemerintah pusat atau daerah. Termasuk mengacu kepada UU Nomor 25 tahuh 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur larangan rangkap jabatan itu, tercantum pada Bab IV tentang Hak, Kewajiban dan Larangan.
    Pasal 18 Undang-undang No: 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU kabupaten / Kota antara lain adalah :
    a.Tidak sedang menduduki jabatan politik , jabatan tructural dan jabatan fungsional dalam negeri
    b. Bersedia bekerja sepenuh waktu
    Berdasarkan hal-hal tersebut maka apabila terdapat pegawai Negeri SIpil yang menjadi anggota KPU , KPU propinsi atau KPU kabupaten/ Kota maka berlaku ketentuan sebagai berikut ;
    a. Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan dari tan organiknya selama menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atai KPU Kabupaten / Kota tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil b.Pemberhentian dari jabatan organic tersebut berlaku hitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota
    c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPUI , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota dapat diberikan kenaikan pangkat regular berdasarkan ijazah yang memiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    d. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU propinsi atau KPU kabupaten /Kota ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan /pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala kantor Regional Badan Kepegawaian Negara .
    e. Penilaian prestasi kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota dibuat oleh pimpinan Instansi induknnya atau pejabat lain yang ditunjukan berdasarkan bahan-bahan dari Ketua KPU,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota
    f. Masa bekerja selama menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota diperhitungkan penuh sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota gaji dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan terhitung mulai yang bersangkutan dilantik menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota. Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota
    h. Pegawai negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota tetap dikenakan iuran wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil . Besarnya iuaran wajib dihitung berdasarkan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil .
    i. Batas usia pension Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota adalah 56 tahun
    j. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan apabila belum mencapai batas usia pension
    Kesimpulan:
    Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota KPU, KPU propinsi atau KPU kabupaten/Kota harus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil
    Bertentangan dengan etika korp PNS yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2005, tentang Etika Korp PNS, sanksi sebagaimana tercantum dalam PP 53 tahun 2010, tentang Disiplin PNS.
    Rujukan: PP No. 53 tahun 2010 berisi tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di tetapkan pada tanggal 6 Juni 2010 dan merupakan pengganti PP No. 30 tahun 1980.
    PP No.53 tahun 2010, mengatur mengenai larangan PNS bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; di ayat 12-15 mengenai keterlibatan PNS dalam mendukung parpol maupun perseorangan maupun pasangan calon dalam Pemilu.
    PP no 53 tahun 2010 tidak menyebutkan larangan PNS bekerja di dalam LSM atau yayasan lokal. Namun, ada baiknya PNS mempertimbangkan jangan sampai ada konflik kepentingan antara profesionalisme sebagai PNS dengan perannya di dalam LSM atau yayasan.
    PP 18/2013 adalah untuk mengatur tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah dan PNS yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau DPD).
    Pasal 59 ayat (5) huruf g jo. Pasal 59 ayat (5a) huruf e UU 12/2008 Tentang Pemda, baik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; atau calon perseorangan, keduanya saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan selaku PNS bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS)

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


2 + satu =

© 2005 - 2013 bengkuluekspress.com, All Rights Reserved