Tata Kelola Polda Bengkulu di Atas Metro Jaya

      JAKARTA, BE- Polri berupaya untuk terus memperbaiki diri. Kemarin () Polri meluncurkan indeks tata kelola kepolisian (ITK) atau semacam penilaian kinerja terhadap 31 Polda se-Indonesia. Ada tujuh prinsip yang dinilai, yakni kompetensi, responsive, perilaku, transparansi, keadilan efektivitas dan akuntabilitas. Sayangnya, dari 31 Polda yang dinilai itu sama sekali belum ada Polda yang kinerjanya dianggap baik.

Ada tujuh kategori dalam penilaian ITK, yakni sangat baik, baik, cenderung baik, sedang, cenderung buruk, buruk dan sangat buruk. Dari kategori itu, sama sekali tidak ada Polda yang masuk dalam dua kategori tertinggi, yakni sangat baik dan baik.

Sesuai data peringkat nasional ITK, ada lima Polda yang mendapat penilaian cenderung baik. Yakni, Jawa Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah. Kelimanya mendapatkan nilai kisaran, dari 6,14 hingga 6,76. Jawa Barat menjadi Polda terbaik dengan nilai 6,76. Lalu ada 24 Polda yang mendapatkan nilai kategori sedang dengan kisaran nilai 6,12 hingga 5,00. Diantaranya, Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Selatan, Jogjakarta dan Bengkulu. Menariknya pula kinerja Bengkulu berada di atas Metro Jaya.

Di papan bawah penilaian ITK, ada dua Polda yang masuk kategori cenderung buruk, yakni Polda Papua dengan nilai 4,78 dan Maluku Utara dengan nilai 4,83. Untuk Polda Jatim, kendati masuk pada kategori sedang, namun penilaiannya pada posisi enam terbawah dengan nilai 5,15.

Inpektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dwi Priyatno menuturkan  peluncuran ITK ini ditujukan untuk mewujudkan good government di kepolisian. Sehingga, bisa menjadi polisi yang humanis serta anti kolusi, korupsi dan nepotisme. “Ini merupakan rencana strategis yang menunjukkan adanya kemajuan,” paparnya.

Namun begitu, dibalik pencapaian ini terdapat beberapa anggota yang kontraproduktif. Saat ini dari 70 persen kasus penyalahgunaaan wewenang ada di bidang penyidikan hukum. “ITK ini dalam implementasinya bisa digunakan untuk memberikan tolak ukur, bagaimana kinerja setiap Polda,” paparnya.

Dia menegaskan bahwa ITK ini bisa menjadi cara untuk membandingkan bagaimana kinerja setiap polda secara obyektif. Harapannya, semua Polda bisa menggunakannya untuk memperbaiki diri. “Saya minta ini harus diimbangi dengan tindakan nyata dan kuatkan fungsi pengawasan,” tegasnya ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi menuturkan bahwa memang perlu perbaikan-perbaikan dalam tata kelola kepolisian. Namun, sekarang kinerja Polri sudah jauh lebih baik. “Pelayanan publik, seperti pembuatan SIM juga terus membaik,” ujarnya.

Dengan ITK yang bisa menampilkan bagaimana reformasi birokrasi di Polri, maka dapat meningkatkan kepercayaan publik. “Sehingga, kepuasan masyarakat akan meningkat pada Polri, birokrasi yang dianggap korupsi, tebang pilih atau tidak adil akan berkurang,” terangnya.    (idr/agm)

Peringkat Kinerja Polda

Cenderung Baik    Nilai

Jabar          6,76

Aceh        6,61

Banten        6,38

Kalbar        6,21

Jateng        6,14

Sedang

Sulteng        6,12

Riau         6,11

Kalsel        6,04

Bali        6,02

Sumsel        6,00

Kepri        5,91

Jogjakarta    5,85

Sulut        5,83

Sulsel        5,81

Bengkulu    5,78

Metro Jaya    5,76

Jambi        5,73

Kaltim        5,73

Kalteng        5,58

NTB        5,55

Gorontalo    5,49

Sumut        5,39

Maluku        5,32

Sumbar     5,24

Lampung    5,22

Jatim        5,15

Sultra        5,02

NTT        5,00

Babel        4,94

Cenderung Buruk

Malut        4,83

Papua        4,78

Sumber: Mabes Polri, 2015