Tangkap “Tikus” Berdasi, Jangan Lemahkan KPK

Bengkulu
RIO/BE AKSI: Puluhan mahasiswa dari sejumlah BEM dan OKP yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli Bengkulu pagi melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi, menyuarakan aspirasi terkait tragedi rohingya, Korupsi hingga OTT KPK yang melibatkan pejabat Bengkulu, Rabu (13/9).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Ekekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), kemarin (13/9) menggelar aksi solidaritas di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut DPR, untuk tidak melakukan upaya pelemahaan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahasiswa menilai, KPK telah melakukan upaya penyelamatan uang negara, hasil korupsi yang dilakukan pejabat negara. Mulai dari tinggkat DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota hingga pejabat PNS lainnya.

“Kami minta DPRD bekerjasama untuk mendukung kegiatan KPK. Jangan malah ikut melemahkan,” terang Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, Andi Hartono dalam orasinya, kemarin (13/9).

Ditegaskan Andi, adanya upaya DPR melakukan pelemahaan kepada KPK, didasari atas ketakutan politikus dalam melancarkan aksi korupsinya. Jika upaya tersebut benar terjadi, maka korupsi akan terus mengakar dan menggerogoti uang rakyat. “Jangan potong gerak KPK. KPK harus terus tangkap tikus berdasi, ungkap korupsi di Bengkulu,” ujarnya.

Kontribusi KPK sudah teruji, hal ini dibuktikan dengan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu. Hasilnya pun, mulai dari gubernur, oknum pejabat Kejaksaan Tinggi(Kejati), oknum Hakim di Pengadilan Negeri (PN) hingga kontraktor ditetapkan tersangka oleh KPK. Andi menegaskan, saat ini tindak pidana korupsi masih marak terjadi di Bengkulu.

“Tiga kali ganti gubernur, tiga nya juga ditetapkan tersangka korupsi. Apa yang terjadi di birokrasi kita, ini harus segera diberantas. Kami doakan, gubernur yang baru sekarang tidak juga ikut terjerumus dalam lobang yang sama,” ungkap Andi.

Tidak hanya soal KPK, dalam 14 tuntutan aksi itu mahasiswa juga menyuarakan kencaman tindakan Genosida yang tejadi di Myanmar, Palestina dan Suriah. Kemudian meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan kekerasan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Mahasiswa juga menuntut Pemprov Bengkulu pro aktif mensosialisasikan pencegahan dan dampak kekerasan seksual kepada masyarakat terkhusus dalam dunia pendidikan, memblok situs-situs pomografi dan meminta pemerintah fokus memerangi peredaran dan penggunaaan narkoba di Bengkulu. “Kami juga meminta penegak hukum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan menolak pelaksanaan hukum yang diskriminatif atas semua kasus yang terjadi di Bengkulu. Kami ingin Bengkulu maju, buka maju dengan terpuruknya,” ujar Kordinator aksi (Korlap), M Yudha LF.

Dalam aksi itu, perwakilan mahasiswa langsung menggelar hearing bersama Anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Dua perwakilan dewan, H Edi Sunandar dari Fraksi Partai Nasdem dan Drs Slamet Riyadi dari Fraksi PAN bersedia menemui mahasiswa. Edi menegaskan tuntutan mahasiswa akan ditindak lanjuti. Kususnya untuk korupsi, tidak ada upaya dalam pelemahaan KPK. “Tuntutan mahasiswa akan kami tindak lanjuti, karena memang sudah menjadi tugas kami,” pungkas Edi. (151)

TUNTUTAN PENDEMO

1. Kami mengecam tindakan GENOSIDA yang terjadi di MYANMAR, PALESTINA dan SURIAH

2. Mendesak Pemerintah Indonesia menyampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan pasukan perdamaian PBB ke daerah konflik kemanusiaan

3. Meminta masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan kekerasan kemanusiaan yang terjadi di MYANMAR

4. Menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Negara Indonesia (PT, Freeport Indonesia, Pembunuhan MUNIR, PERISTIWA G30S/PKI, dan TRISAKTI)

5. Menuntut pemerintah agar lebih cepat menyelesaikan kasus korupsi (E-KTP dan Hambalang)

6. Pemuda Bengkulu mendukung kinerja KPK mengungkap kasus korupsi di Bengkulu

7. Memintah Pemerintah tetap konsisten mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi

8. Menuntut Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu untuk membuat website transparansi APBD serta pengalokasian anggaran dana APBD tepat sasaran.

9. Mendukung pengesahan RUU tentang kekerasan seksual oleh DPR-RI

10. Memintah Pemerintah lebih pro aktif mensosialisasikan pencegahan dan dampak kekerasan seksual kepada masyarakat terkhusus dalam dunia pendidikan

11. Meminta Pemerintah untuk Memblok situs-situs pomografi

12. Meminta Pemerintah Bengkulu untuk fokus memerangi peredaran dan penggunaaan NARKOBA

13. Meminta Pemerintah Bengkulu untuk melindungi pemenfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan menolak segala bentuk cksploitasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat

I4. Menegakkan hukum yang berkeadilan dan menolak pelaksanaan hukum yang diskriminatif