Serapan Rendah, Ekonomi Melambat

BENGKULU, BE – Pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu sampai triwulan II 2017 tercatat minus 1,15 persen. Hal ini disebabkan oleh tingkat realisasi belanja pemerintah masih dikisaran 5-25 persen untuk triwulan II yang menyebabkan pertumbuhannya menurun.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan, pertumbuhan negatif ini diakibatkan masih rendahnya realisasi anggaran belanja daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota setempat. “Belanja pemerintah menjadi salah satu fondasi perekonomian Bengkulu, namun hingga saat ini realisasinya baru 5-25 persen saja yang mengakibatkan lambannya pertumbuhan ekonomi di sisi belanja pemerintah,” ungkap Dyah kemarin (9/8).

Diungkapkan Dyah, perekonomian akan tumbuh jika konsumsi pemerintah berjalan, artinya dengan berjalannya pembangunan akan memberi dampak perekonomian yang lebih luas bagi masyarakat Bengkulu. “Idealnya pada penghujung triwulan II ini, daerah seharusnya sudah membelanjakan anggaran setidaknya 40 persen dari alokasi,” ujar Dyah.

Lebih lanjut dijelaskan Dyah, belanja pemerintah menopang perekonomian Bengkulu yakni sekitar 20-30 persen dibawah penyumbang terbesar yang masih berasal dari konsumsi rumah tangga. “Memang secara nasional pertumbuhan Bengkulu yakni 5,04 persen, sama dengan pertumbuhan nasional pada angka 5,01 persen. Namun dibandingkan dengan 2016 tumbuh 5,43 persen. hal ini slaah satunya disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah,” jelas Dyah.

Dikatakan Dyah, dengan sumbangan belanja daerah tentu angka perekonomian seharusnya akan lebih baik, namun pada kenyataanya realisasi belanja pemerintah masih rendah. “Kedepannya kami berharap realisasi anggaran belanja pemerintah dapat ditingkatkan agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi Bengkulu,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Rinardi juga menyampaikan hal senada, yakni penyerapan anggaran APBN yang dialokasikan untuk provinsi tersebut cukup rendah. “Kita sangat menyayangkan bahwa belanja modal baru terealisasikan sebesar 32,91 persen dari alokasi anggaran Rp1,22 triliun,” ujar Rinardi.

Dikatakan Rinardi, Masih ada proyek yang belum berjalan atau proyek tender, Sementara, waktu efektif untuk pembangunan yang dibiayai dari belanja modal tinggal lima bulan ke depan atau hanya 100 hari kerja. “Kami terus dorong satuan kerja atau pemerintah daerah supaya terus meningkatkan kinerja untuk penyerapan anggaran ini,” tutur Rinardi.

Diungkapkan Rinardi, guna mendapatkan anggaran ini pemerintah pusat sudah bersusah payah mendapatkan anggaran namun pemerintah daerah tidak maksimal memanfaatkannya untuk pembangunan. “Pemerintah pusat susah payah berutang dengan menerbitkan obligasi supaya pembangunan berjalan, namun realisasinya di daerah ternyata tidak berjalan,” ungkap Rinardi. Lebih lanjut dikatakan Rinardi, pihaknya berharap penyerapan anggaran segera dilakukan oleh pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi terutama berbagai daerah di Indonesia terutama Bengkulu bisa berjalan baik. “Sesuai tujuan pemerintah menyalurkan anggaran ke daerah agar pembangunan daerah berjalan, kami harap kedepannya pemerintah lebih maksimal dalam penyerapan anggaran untuk sektor produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu,” tukasnya.

Kemiskinan jadi Sulit Teratasi

Pengamat Ekonomi, juga dosen program Doktoral Pascasarjana Universitas Mercu Buana Dr Ahmad Badawi Saluy, rendahnya serapan anggaran pemerintah menjadi salah faktor pertumbuhan ekonomi yang melambat, “Kalau serapan anggaran rendah atau tidak dimanfaatkan akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi,” ujar mantan anggota DPRD Kota Bengkulu ini.

Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pencairan realisasi anggaran dari pemerintah pusat ini tentu akan membuat pembangunan infrastruktur untuk masyarakat juga menjadi terhambat. Padahal pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Karena realisasi anggaran rendah, maka pembangunan Infrastruktur akan terhambat dan berpengaruh ke UMKM juga,” ungkap Ahmad.

Besaran realisasi belanja barang/modal pemerintah yang masih rendah tersebut mencerminkan betapa lambannya proses pembangunan Bengkulu. Rendahnya penyerapan tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kurang atau tidak sesuai harapan.

“Kalau memang anggarannya sudah ada kenapa tidak segera direalisasikan, dari awal berarti progres kinerjanya memang kurang maksimal. Dana sudah disediakan oleh pemerintah pusat tetapi malah tidak di pergunakan sebagaimana mestinya, seperti kita sudah memiliki anggaran saja untuk pembangunan daerah,” terang Ahmad. Mantan politisi PAN Kota Bengkulu ini menuturkan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya tentang bagaimana uang bisa masuk, namun juga bagaimana uang bisa keluar dan disalurkan dengan tepat. “APBN menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan kemiskinan yang mengakar di Indonesia. Rendahnya serapan anggaran membuat program tersebut sulit tercapai,” tutur Ahmad.

Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran juga menyebabkan efektivitas hasil sangat rendah. Serapan tinggi atau serapan maksimal hingga habis tanpa sisa juga bukan jaminan bahwa tujuan atau sasaran dapat tercapai. “Meskipun habis juga anggaran belum menjadi jaminan terpenuhinya tujuan pemerintah, tujuan dikeluarkannya anggaran tersebut juga harus tepat,” sambung Ahmad.(999)