Serapan Minim, Kepala SKPD Harus Dievaluasi

ramai-politik-uang-muncul-istilah-npwp-di-pemilu-2014BENGKULU, BE – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H Edi Sunandar meminta Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah mengevaluasi kinerja para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait minimnya serapan anggaran, baik APBD maupun APBN pada triwulan pertama tahun ini.

Evaluasi itu dinilai penting agar pada triwulan berikutnya penyerapan anggaran bisa meningkat hingga akhir triwulan ke 4 atau akhir tahun. Sebab, jika gubernur tidak melakukan evaluasi, tidak menutup kemungkinan banyak anggaran yang tidak terserap seperti yang terjadi tahun lalu.

“Gubernur harus mengevaluasi kinerja anak buahnya, jangan malah dibiarkan karena dijanjikan penyerapan anggaran akan besar pada triwulan kedua nanti. Gubernur sebaiknya menelusuri dan mengkaji penyebab minimnya penyerapan anggaran ini, apakah dikarenakan minimnya SDM dan pengetahuan yang dimiliki Kepala SKPD atau ada kendala lain. Kalau SDM-nya kurang, silakan ganti dengan yang berkualitas,” tegas Politisi Nasdem ini.

Di sisi lain, Edi juga menyayangkan sikap Kepala SKPD yang terkesan tidak bekerja tersebut, karena tidak berani membelanjakan anggaran yang sudah diberikan kepadanya. Padahal saat pembahasan APBD semuanya berlomba-lomba mengusulkan anggaran, setelah diberikan malah tidak dibelanjakan sesuai dengan program yang sudah disepakati.

“Kalau disuruh mencari uang agak kesulitan, itu wajar. Lah ini disuruh membelanjakan kok lamban. Semestinya semua proyek sudah masuk ke ULP untuk dilelang, tapi kenyataannya sampai sekarang hanya segelintir program saja yang sudah masuk. Ini buktinya birokrasi Pemprov itu lamban, mereka hanya menghabiskan waktu untuk persiapan,” sesalnya.

Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah mengaku akan mengevaluasi rendahnya serapan anggaran tersebut agar bisa ditingkatkan pada triwulan kedua. Ia pun kembali akan mengkrosscek penyerapan anggaran secara satu persatu, karena semua Kepala SKPD menjanjikan adanya peningkatan dibandingkan triwulan pertama lalu.

“Tindaklanjutnya, ya diperbaiki pada triwulan kedua,” katanya.

Kendati mengakui penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun ini lebih rendahkan dibandingkan penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun lalu, Junaidi tidak mau serta merta menyalahkan para Kepala SKPD, karena lambatnya pelaksanaan kegiatan tidak semuanya disebabkan lambannya kinerja birokrasinya, melainkan karena ada keterlambatan proses verifikasi dari Kemendagri.

“Keterlambatan penyerapan APBD karena memang hasil verifikasi terlambat turun dari Kemendagri. Sedangkan APBN yang realisasianya masih yang nol persen dikarenakan pejabat eselon I hampir di semua kementerian saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt) sehingga tidak bisa menandatangani kontrak lelang,” paparnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, penyebab lainnya juga disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur kementerian, bahkan ada beberapa anggaran yang masih diblokir atau dibintangi sehingga belum bisa dipakai.

Ditanya bentuk evaluasinya apakah akan memutasi pejabat yang serapan anggaran rendah tersebut, Junaidi mengaku tidak mudah untuk memutasi orang, karena tidak enak bila mendapatkan posisi bagus tiba-tiba dipindahkan ketempat yang kurang baik.

“Janganlah mudah memutasi orang, cubo kamu orang seandainya dapat posisi yang bagus kemudian digeser, kan tidak enak. Penyerapannya kecil kan bukan berarti tidak mampu, tapi ada masalah Juklak/Juknisnya terlambat, sehingga belum bisa jalan kegitannya,” urai gubernur dengan sesekali menggunakan bahasa Bengkulu. (400)