Seminar Anti Korupsi

SEMINAR

BENGKULU, BE – Generasi Muda Rejang PAT Petulai (GMRPP) menggelar acara seminar daerah anti korupsi, di gedung Pola Bapeda Provinsi Bengkulu, Senin (29/12) kemarin. Dalam seminar tersebut, para pejabat/kepala daerah diberikan kesempatan untuk menandatangai MoU nota kesepahaman anti korupsi. Namun, GMRPP menyayangkan banyak pejabat/ kepala daerah yang telah diundang namun tak hadir dalam acara tersebut.
Menurut ketua GMRPP, Ghufron AP SPd, acara tersebut merupakan wujud komitmen dari kepala daerah, mendukung program pemerintah soal pembrantasan tindak pidana korupsi. “Kami mengundang seluruh pejabat daerah yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk bupati. Namun yang hadir hanya sebagian saja. Kami sangat sanyangkan hal ini bisa terjadi,” terang Ghufron, kepada BE, Senin (29/12) kemarin.
Pantauan BE, seminar tersebut dimulai sekira pukul  08.00 WIB, dan dihadiri oleh Fauzan SH MH (dari Kejari Bengkulu), Prof Dr H  Rohimin M Ag (Ketua MUI  Provinsi Bengkulu), Nediyanto Ramadhan Akil SH MH, konsultan (akademisi) serta Muzakir Hamidi, SSos MM (Kapala Bapeda Benteng), keempatnya merupakan pengisi materi.  Serta puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMRPP.
Sementara itu, dalam penandatangan nota kesepakatan anti korupsi kemarin, pejabat yang hadir hanyalah, Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli serta Kepala Bappeda Kota Bengkulu.
Ghufron menilai, ketidakhadiran pejabat ini merupakan salah satu bentuk ketidak konsistenan mereka, dalam membrantas korupsi yang ada di Bengkulu ini.  Ditambahkannya, korupsi di provinsi Bengkulu ini sudah meraja lela dan sebagian besar melibatkan para pejabat. Untuk itu ia berharap, para pejabat lebih peka terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. “Para pejabat yang tak hadir ini akan kami tanyakan alasan mereka,” tandasnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, acara seminar ini nantinya tak akan berhenti sampai disini. Namun, ia akan terus mengawal dan memantau perjalanan kasus korupsi yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan penegak hukum agar semua kasus korusi segera terselesaikan dan tak ada pandang buluh dalam pengusutannya. “Kami berharap penegak hukum, baik Kejari, Kejati serta Polda Bengkulu untuk segera menuntaskan semua kasus korupsi di Bengkulu. Seperti kasus dugaan pengerukan alur pelabuhan yang dilakukan PT Pelindo II yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar. Serta kasus RSMY yang hingga saat ini belum dituntaskan,” katanya.
Saat memberikan materi, Fauzan mengatakan, setiap penanganan kasus korupsi, pihaknya tak pernah tebang pilih maupun pandang buluh.  “Korupsi ini bisa terjadi dimana-mana, termasuk di Bengkulu. Semua penanganan kasus telah berjalan efektif dan sesuai prosedur, kita tak ada tebang pilih,” tandasnya.
Sementara itu, Nediyanto, mengatakan, ia mendukung apa yang telah dilakukan GMRPP  menggelar seminar anti korupsi ini. Sebab, ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat membantu pemerintah menuntaskan korupsi. “Ini merupakan pemikiran yang luar biasa dari GMRPP. Mereka berinisiatif mengadakan acara untuk mengantisipasi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ini merupakan langkah preventif,” katanya.(135)