Seluruh Kabupaten Kekurangan Dokter

2 ilustrasi dokter

BENGKULU, BE – Hari ini (12/11) merupakan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Banyak yang kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan peringatan HKN ini, baik yang dilakukan organisasi profesi kesehatan maupun rumah sakit dan instansi kesehatan pemerintah.

Namun dibalik gebyarnya peringatan HKN ini, ternyata pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu belum berjalan maksimal. Hal itu dikarenakan minim dokter umum, baik untuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) hingga semua rumah sakit 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Drs Amin Kurnia SKM MM mengatakan, jumlah dokter umum saat ini hanya sekitar 400 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan total penduduk Bengkulu sekitar 2 juta jiwa.

“Idealnya 20 dokter itu untuk 100 ribu orang,” ujar Amin kepada BE, kemarin.

Dijelaskannya, ditingkat puskesmas, kebutuhan dokter umum mencapai 40 hingga 50 dokter per kabupaten. Belum lagi ditambah kebutuhan dokter untuk di rumah sakit. Terlebih saat ini, dokter yang ada masih menumpuk di Kota Bengkulu.

“Dokter yang ada ini, nanti akan kita tempatkan di daerah. Karena seperti Lebong dan Tais sangat minim sekali tenaga dokter,” tambahnya.

Dengan kurangnya tenaga dokter tersebut, Dinkes telah mengusulkan sekitar 60 orang untuk penerimaan dokter ke pemerintah pusat. Dimana masing-masing kabupaten/kota telah mengusulkan penambahan dokter sekitar 5 hingga 6 orang.

“Tahun ini, kita belum bisa membuka penerimaan dokter. Tahun 2017 jika usulan kita dipenuhi, maka langsung kita buka penerimaan,” ungkap Amin.

Tak hanya dokter, tenaga medis di pusat kesehatan desa (puskesdes) juga masih kurang. Dimana Provinsi Bengkulu yang memiliki sekitar 1.800 desa dan 600 puskesdes.

“Puskedes juga masih kurang. Targetnya ditahun 2017 kita kejar minimal bisa 1.200 puskesdes terbangun,” bebernya.

Amin mengatakan, pembangunan puskesdes tidak harus dibangun satu desa satu puskesdes, karena untuk membangun peskesdes juga dipertimbangkan dari jumlah penduduk yang ada di desa tersebut.

Ketika kurang dari 300 penduduk, maka puskesdes cukup dibangun satu untuk dua desa.

“Anggarannya sudah disiapkan oleh pemda masing-masing. Karena pembangunan tersebut menjadi kewenangan pemda setempat, bukan provinsi. Namun kita terus menekan agar pembangunan cepat diselesaikan pada tahun 2017 mendatang,” terang Amin.

Untuk puskesmas sendiri, saat ini sudah tercukupi dimasing-masing kecamatan. Hanya saja, ada 9 kecamatan baru yang tersebar dikabupaten kota yang belum memiliki puskesmas.

“Sembilan puskesmas yang belum ada ini adalah kecamatan baru semua. Saya pastikan tahun depan sudah selesai semua,” tutur alumni HMI ini.

Ditengah minimnya tenaga kesehatan dan fasilitas tersebut, Amin tetap berkomitmen untuk membaiki pelayanan. Minimal untuk rumah sakit di tingkat kabupaten memiliki tipe C. Artinya 4 besar tenaga kesehatan harus ada, terdiri dari dokter bedah, anak, dalam dan kandungan.

“Ada beberapa kabupaten yang sudah ada, seperti Kaur, Mukomuko, Argamakmur dan Curup. Kalau untuk Curup, kita akan kembangkan menjadi tipe B. Mudah-mudahan secara bertahap sarana dan prasarana akan kita tingkatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu, dr Syafriyadi MM mengatakan, minimnya dokter menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jika tidak ada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dokter, maka pelayanan kesehatan juga tidak bisa berjalan secara optimal.

“Memang tenaga dokter kita masih kurang. Mudah-mudah tahun depan sudah bisa dibuka kembali penerimaan,” ungkap Syafriyadi.

Tak hanya pada tenaga kesehatan, untuk fasilitas kesehatan maupun obat-obatan juga harus tetap ditingkat. Karena selama ini fasilitas kesehatan juga masih banyak minim. Akibatnya, tingkat rujukan pada puskesmas serta rumah sakit kabupaten/kota banyak terjadi.

“Ini juga menjadi PR. Kalau fasilitas dan dokter cukup, rujukan dokter juga akan berkurang. Masyarakat tidak lagi jauh-jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan,” pungkasnya. (151)