Rumah Subsidi ‘Bukan’ Program Pemkot Bengkulu

Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Selasa (12/09/17) melakukan sidak ke lokasi pembangunan perumahan PNS di Jalan Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Selasa (12/09/17) melakukan sidak ke lokasi pembangunan perumahan PNS di Jalan Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Selasa (12/09/17) melakukan sidak ke lokasi pembangunan perumahan PNS di Jalan Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Sidak ini dilakukan guna mengetahui perkembangan pembangunan perumahan yang sebelumnya direncanakan untuk kalangan PNS di Kota Bengkulu yang belum memiliki rumah sendiri. Namun dari hasil sidak diketahui perumahan yang dibangun tersebut bukan dikhususkan untuk kalangan PNS Kota Bengkulu, melainkan juga diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, pihak dewan juga menemukan fakta dimana perumahan yang dibangun diatas lahan seluas 8 hektar untuk pembangunan sekitar 470 unit rumah itu ternyata digarap oleh pihak PT. Tiga Putra Mandiri yang bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk penyediaan rumah bersubsidi melalui program Kementerian Perumahan Rakyat dan tidak berhubungan dengan Pemerintah Kota Bengkulu.

“Per 30 Agustus ini sudah ada 2.200 rumah yang direalisasikan oleh Bank BTN, tidak ada hubungannya dengan pemerintah Kota, ini untuk MBR. Siapa saja yang MBR dapat subsidi dari pemerintah. BTN menggandeng swasta murni,” Ujar Taman, Komisaris PT. Tiga Putra Mandiri.

Disisi lain, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Awaludin juga membenarkan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah di lokasi tersebut bukan program perumahan 1000 unit untuk PNS di Lingkungan Pemda Kota Bengkulu yang sebelumnya dikatakan oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu akan dibangun diatas lahan seluas 10ha.

Ia juga mengatakan, pihak pengembang perumahan sendiri menuturkan tidak ada keterlibatan Dinas PUPR Kota Bengkulu baik dalam pengawasan pekerjaan maupun dalam proses pembangunan.

“Yang jelas hari ini diketahui yang selama ini di dengung-dengungkan untuk 1.000 PNS ternyata juga untuk swasta, MBR. Ini yang kita perjelas, apakah sudah direstui pemerintah pusat atau belum. Nanti kita akan minta penjelasan pengembang perumahan, kemudian akan koordinasi ke PU pusat. Pengawasan saja mereka tidak melakukan PU kota ini,” jelas Awaludin. (Ibe)