Ruang Kerja Masih Terbatas

 Walikota H Helmi Hasan SE
Walikota H Helmi Hasan SE

BENGKULU, BE – Hari pertama masuk kerja di kantor walikota yang baru, kemarin (3/40, para pegawai belum bisa bekerja secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya ruang kerja sehingga masih perlu waktu untuk penataan agar kinerja bisa berjalan seperti biasa.

“Kepindahan harus dilakukan sesegera mungkin dengan segala macam keterbatasan. Sembil jalan, penyempurnaan kantor pemerintah kota ini akan dilakukan terus menerus. Mana yang masih kurang kita tambah dan kita maksimalkan,” kata Walikota H Helmi Hasan SE saat melakukan konferensi pers mengenai perpindahannya, di ruang kerja barunya, kemarin (3/4).

Helmi menjelaskan, perpindahan tersebut dilandasi dengan alasan yang sangat penting, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkulu jauh lebih mendesak untuk dibangun, dan kebutuhan akan rumah sakit di kota ini jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bengkulu rela mengorbankan perpindahan kantornya sesegera mungkin meskipun masih dengan keterbatasan. Hal itu dilakukan agar pembangunan rumah sakit tersebut tidak terhambat.

Untuk diketahui, saat ini jumlah ruangan atau kamar RSUD Kota yang baru berusia 3 tahun ini sudah over load, dan kebutuhan perlengkapan medis, hingga tenaga dokter, juga masih kurang, maka RSUD kota harus sesegera mungkin untuk memperluas kantor sekaligus meningkatkan status rumah sakit agar menjadi standar nasional.

“Pemda kota memprioritaskan rumah sakit untuk disempurnakan pada tahun 2017 ini. Harapan kita warga Kota Bengkulu bisa mendapatkan pelayanan maksimal dari sisi medis kesehatan, karena berdasarkan laporan RSUD kota itu luar biasa peminatnya, bahkan kita sekarang lagi kesusahan untuk mendapatkan dokter-dokter spesialis,” paparnya.

Tak hanya itu, karena keseriusannya membangun rumah sakit ini, maka dalam waktu dekat pihaknya akan membeli sisa-sisa lahan kosong yang berada di sekitaran rumah sakit tersebut agar kelengkapan serta pelayanan bisa menjadi maksimal.

Dijelaskan Helmi, eks kantor walikota di Simpang Lima akan dijadikan gedung A dan gedung B RSUD kota, dan saat ini tengah dilakukan pelelangan pengerjaan proyek, dan dipastikan akhir tahun ini gedung eks kantor walikota tersebut sudah bisa beroperasi sebagai rumah sakit.

“Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dikerjakan, kemudian untuk alat kesehatannya kita lagi usahakan baik dari sisi APBD kota, provinsi sama pusat. Seperti cuci darah kita belum bisa melayani, begitu juga penambahan kamar, tenaga medis dan lain sebagainya,” ungkap Helmi.

Disamping itu, pihaknya juga belum memikirkan apakah akan kembali membangun kantor permanen atau tidak, karena untuk membangun kantor walikota yang megah memerlukan banyak dana. Sedangkan APBD kota sangat minim. Sehingga tahun ini pihaknya masih memprioritaskan APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar ditengah pemukiman masyarakat.

“Cukup ini saja kantornya, dengan sederhana dan terpenting adalah infrastruktur jalan yang terus kita selesaikan,” pungkasnya.

Banyak ASN Terlambat

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon MPd memimpin apel perdana di halaman kantor baru walikota di Bentiring, pagi kemarin. Dalam apel tersebut masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat, bahkan tidak mengikuti apel sama sekali.

“Hari ini masih diampuni, karena baru hari pertama. Mungkin ada yang belum membaca surat edaran atau kepala OPD-nya mungkin lupa menyampaikan,” ucap Marjon usai memimpin apel.

Untuk yang terlambat tersebut, rata-rata merupakan pegawai yang bekerja sebagai staf. Sementara kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak hadir tepat waktu sesuai surat edaran yang telah disampaikan.

“Ketika sudah 2-3 hari tidak apel, maka kita carikan tempat yang cocok atau tempat kerja yang dekat dengan rumahnya,” terangnya.

Ditegaskan Marjon, tidak ada alasan lagi bagi seluruh ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah untuk terlambat datang apel, karena ia sudah memberikan kebijakan baru dengan mengundur jam apel hingga 15 menit yakni pukul 07.45 WIB.

“Misalkan rumahnya dekat dengan kantor lurah maka kita pindahan dia menjadi staf lurah saja, begitu juga yang dekat kantor camat, jadi dia bisa lebih disiplin,” tegasnya.

Sejak kantor telah pindah maka peserta apel akan digabungkan 3 OPD sekaligus, yakni Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena memiliki lokasi kantor yang berada di dalam satu pagar. Apel bersama ini akan terus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, jika melanggar atau tidak disiplin maka dirinya mengancam akan melakukan mutasi.

Sebelumnya, dalam sambutannya sebagai pemimpin apel, Marjon telah menginstruksikan agar seluruh pegawai/staf dapat meningkatkan kualitas kinerja, meskipun kondisi kantor baru ini masih memiliki kekurangan di sana-sini, namun jangan jadikan itu penghambat tetapi jadikanlah sebagai semangat baru pula. (805)