RAPBD 2017 Berkurang Rp 60 M

tapd-kabupaten-seluma-small
Jefryy/Bengkulu Ekspress- TAPD pemkab Seluma tengak merapatkan usulan RAPBD yang akan dibahas dalam aktu dekat.

TAIS, BE – Selangkah lagi, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma mulai membahas rencana anggaran pendapatam belanja daerah (RAPBD) 2017. Diketahui terjadi pengurangan dana alokasi khusus (DAK) hampir sebesar Rp 60 miliar dalam sumber keuangan Seluma itu. Hal itu ikut berpengaruh berkurangnya nilai APBD Seluma senilai Rp 60 miliar.

“Kita tengah pemantapan melakukan pemantapan draft KUA dan PPAS untuk dilakukan pembahasan di DPRD Seluma,” tegas Sekretaris Daerah Seluma Irihadi Msi kepada BE kemarin pagi (14/11).

Sekda menegaskan, pengurangan ini juga berdampak pada dana desa (DD) kepada 182 desa penerima. Sekalipun demikian, pembangunan tetap harus bisa berjalan. Mengingat pembangunan fisik dan nonfisik tetap harus berjalan. Karena telah dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma.

“Sekalipun anggaran berkurang, pembangunan tetap harus berjalan untuk mengejar ketertinggalan kita,” ujarnya lagi.

Disampaikan sekda, pengurangan DAK itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Seluma saja, namun juga terjadi pada kabupaten kota lainnya. Tentunya pengurangan dana dari pusat ini harus tetap bisa diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Termasuk  untuk peningkatan perolehan Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB). Perolehan PBB 2016 ini ditarget sebesar Rp 400 juta. Realisasinya sudah mencapai Rp 500 juta lebih.

Meski perolehan PBB itu sudah over target, namun menurut sekda, seharusnya, pencapaian PBB ini bisa dua kali lebih besar dari pencapaian sekarang. Hal itu terjadi karena partisipasi dari masyarakat dan perangkat desa hingga kecamatan masih kurang aktif. Dalam melakukan sosialisasi pembayaran PBB. Seharusnya, mensosialisasikan agar SPPT bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat dikumpulkan dan bisa membayar PBB. Bahkan saat ini masih ditemukan beberapa kecamatan dan desa masih minim pembayaran PBB masyarakatnya.

“Kita berharap seluruh pihak  saling mengingatkan untuk pembayaran PBB ini. Mengingat ini dipergunakan untuk pembangunan seluma juga,” ujarnya.(333)