Program Pengentasan Kemiskinan tak Berjalan, Anggaran Masih Banyak Ngendap di OPD

BengkuluBENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu tahun 2017 ini masih sulit dilakukan, terutama oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penyebabnya adalah realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 baru terealisasi sekitar Rp 1,3 triliun dari total anggaran Rp 3,4 triliun di masing-masing OPD Pemprov.

Anggaran yang paling banyak diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan di Provinsi Bengkulu itu baru terserap 33,24 persen per 31 Juli 2017.

Padahal dari puluhan OPD di Pemprov, ada 17 OPD yang memiliki program untuk pengentasan kemiskinan. Seperti di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi telah menyiapkan Rp 10,4 miliar untuk program pengentasan kemiskinan.

Diantaranya ada Rp 3,2 miliar untuk program Jamkesprov, Rp 1 miliar untuk operasi katarak penduduk miskin, serta program besar lainnya. Lalu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) ada Rp 68,8 miliar untuk program pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan.

Seperti untuk, pengadaan perlengkapan siswa miskin disiapkan Rp 1 miliar, pembangunan unit sekolah baru SMK Perikanan/ Kelautan Rp 3 miliar. Pembangunan unit sekolah baru SMK Kemaritiman Rp 4 miliar, rehabilitasi gedung SMA/SMK Rp 2 miliar, rehabilitasi dan pengadaan meubeler SD dan SLTP Rp 2,5 miliar, DAK SMA Rp 27,8 miliar, DAK SMK Rp 28 miliar. Di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, ada Rp 1,5 miliar untuk penguatan komoditas unggulan agro maritim dan hilirisasi.

Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Provinsi ada anggaran Rp 667,8 miliar untuk ketertinggalan dan kemiskinan. Seperti penanganan 7 kampung nelayan Rp 8 miliar, pembangunan jalan lingkungan SMA/SMK Provinsi Rp 2,9 miliar, pembangunan sanitasi dan air bersih Rp 1,2 miliar serta masih proyek pembangunan besar lainnya (lihat grafis).

“Program yang sudah dianggaran memang sudah tepat untuk kebutuhan pengentasan kemiskinan, tapi dalam pelaksanaanya banyak belum terealisasi,” terang anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhadi SAg.

Dikatakannya, faktor penyebab belum banyaknya anggaran yang terealisasi itu berbagai macam. Mulai dari ketakutannya para pejabat dalam merealisasi program. Lambatnya pencairan anggaran, hingga belum maksimalnya pengawasan program dilapangan.

“Rasa takut disetiap pejabat itu masih tinggi. Jadi pelaksanaanya tidak maksimal seperti ini,” tambahnya.

Rendahnya serapan anggaran untuk program prioritas pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, harus menjadi perhatian serius oleh Pemprov Bengkulu. Jangan sampai nantinya, anggaran yang sudah ada, berakibat membengkaknya menjadi SILPA 2017. Dimana diketahui, SILPA tahun 2016, juga telah membengkak mencapai Rp 443 miliar.

“Kita takutnya anggaran yang tidak diserap akan menjadi SILPA yang lebih besar pada tahun lalu. Untuk itu kita minta Gubernur untuk segera mengevaluasi para pejabat dibawahnya. Mengingat waktu pelaksanaan APBD 2017 tinggal 4 bulan lagi,” ujar Seption.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Bengkulu, H Gotri Suyanto SE M Soc Sc mengatakan, anggaran yang teserap sebesar 33,24 persen itu juga disebabkan atas atas beberapa faktor. Mulai dari banyaknya pejabat Pengguna Anggaran (PA) , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga bendahara belum terbentuk di setiap OPD. Hingga minimnya SDM yang cekatan untuk segera merealisaikan anggaran tahun 2017.

“Seharusnya memang Januari lalu itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Pengadaan barang dan jasa saja baru dilakukan pertengahaan tahun,” ungkap Gotri.
Penyerapan anggaran yang banyak belum terealisasi ada di Dinas PUPR Provinsi. Mengingat anggaran di PUPR cukup besar, sampai Rp 883 miliar. Jika realisasi anggaran di satu OPD ini cepat, maka serapannya juga akan tinggi.

“Kalau di OPD lain program tapi di PUPR tidak, serapannya ya juga akan tetap kecil. Ini yang akan kita tekankan,” pungkasnya.

Sebelumnya, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan masih cukup tinggi, diangka 16,75 persen. Jumlah ini memang sedikit menurun pada awal tahun 2017, di angka 17,23 persen.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk miskin Bengkulu sampai bulan Maret 2017, mencapai 316.980 orang atau 16,45 persen.(151)

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PEMPROV BENGKULU

1 Dinas PUPR Rp 667,8 miliar
– Penanganan 7 kampung nelayan wilayah pesisir
– Pembangunan jalan Lingkungan SMA/SMK
– Pembangunan sanitasi dan air bersih
– Drainase kawasan Lambaitaritam
– Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

2 Dinkes Rp 10,4 miliar
– Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
– Program Pengembangan SDM Kesehatan
– Program Sumber Daya Kesehatan
– Program Perbaikan Gizi Masyarakat
– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
– Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
– Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
– Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Dispendikbud Rp 68,8 miliar
– Program Pendidikan Menengah
– Meubeler SD dan SLTP
– Program Pengembangan Nilai Budaya
– Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4 RSUD M YUNUS Bengkulu Rp 103,9 miliar
– Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
– Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

5 RSJKO Soeprapto Rp 5,2 miliar
– Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSKJ

6 Dinas Perumahan dan Permukiman Rp 7,6 miliar
– Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
– Program Pengembangan Perumahan

7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 5 miliar
– Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 300 juta
– Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

9 Dinas Kesejahteraan Sosial Rp 3,3 miliar
– Program Pemberdayaan Fakir Miskin , KAT dan PMKS Lainnya
– Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
– Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
– Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak
– Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 1,5 miliar
– Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 529 juta
– Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

12 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
– Program peningkatan diversifikasi dan ketahan pangan Rp 200 juta

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rp 3 miliar
– Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
– Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
– Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
– Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
– Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

14 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Rp 4 miliar
– Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
– Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Koperasi
– Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Kewirausahaan

15 Dinas Kelauatan Dan Perikanan Rp 9,4 miliar
– Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
– Program pengembangan perikanan tangkap
– Program pengembangan budidaya perikanan
– Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

16 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Rp 1 miliar
-Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
– Program Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang Pertambangan :
– Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi dan Air Tanah
– Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi dan Air Tanah

17 Bappeda dan Litbang Rp 4,5 miliar
– Program Perencanaan Pembangunan Daerah
– Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
– Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
– Program perencanaaan Pengembangan Kota-kota Menegah dan besar
– Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

 

PENYEBAB RENDAHNYA SERAPAN ANGGARAN
1. Ketakutan para pejabat dalam merealisasikan program
2. Lambannya pencairan anggaran
3. Belum maksimalnya pengawasan program di lapangan
4. Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga bendahara belum terbentuk di setiap OPD.
5. Minimnya SDM yang cekatan untuk segera merealisasikan program

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*