Presidium Kepahiang Hadang Gubernur

DENDI - Ketua Presedium Pemekaran Kepahiang, H Zainuri Mayang saat diwawancarai wartawan setelah gagal menghadang gubernur Junaidi Hamsyah di DPRD Provinsi Bengkulu, kema (2)

BENGKULU, BE – Tak kunjung dilantiknya penjabat atau caretaket bupati Kepahiang oleh Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah membuat Presidium Pemekaran Kabupaten Kepahiang beraksi. Sekitar pukul 11.30 WIB siang kemarin (6/10), para presidium ini menunggu gubernur ditangga depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, dengan maksud langsung menghadang gubernur setelah gubernur menghadiri sidang paripurna di DPRD.
Mereka ingin mempertanyakan alasan gubernur yang tak kunjung melantik penjabat bupati Kepahiang tersebut, karena sejak 30 Agustus 2015 lalu Kepahiang dipimpin oleh Pelaksana harian (Plh) pasca berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati definitif.
Namun sayangnya, keinginan para presedium Kepahiang yang ingin bertemu langsung dengan gubernur tersebut tidak tercapai, karena gubernur memilih keluar dari tangga samping ruang paripurna dan langsung masuk ke mobil lain. Diduga gubernur sudah mengetahui bahwa ia sudah dihadang oleh tokoh presedium pemekaran Kepahiang sehingga memilih meninggalkan kantor DPRD dengan mobil lain.  Padahal mobil dinasnya BD 1008 SR masih terparkir di depan kantor DPRD. Para presedium baru menyadari bahwa gubernur sudah lama meninggalkan kantor DPRD bermula mobil dinas gubernur itu diambil sopirnya.
Selain itu, Anggota DPRD Provinsi dari Kepahiang Edi Sunandar juga mencari keberadaan gubernur di ruang rapat pimpinan DPRD, namun sudah tidak ada. “Kami kecewa dengan sikap gubernur, padahal kami sudah datang jauh-jauh dari Kepahiang. Kami tidak ada tujuan lain, hanya ingin menanyakan kapan penjabat bupati Kepahiang dilantik,” kata Ketua Presedium Pemekaran Kepahiang, H Zainuri Mayang dengan kecewa.
Menurutnya, akibat tak kunjung dilantiknya penjabat bupati Kepahiang membuat roda pemerintahan dan pembangunan terhambat, seperti APBD Perubahan tahun 2015 ini yang sudah selesai dibahas namun tidak bisa disahkan karena belum ada penjabat bupati untuk menandatanganinya, demikian juga dengan dana desa yang tidak bisa dicairkan sehingga kades dan perangkat desa tidak menerima honor dalam untuk 3 bulan belakangan ini.
“Banyak tugas pemerintah yang terhalang. Karena itu kami datang ingin ketemu gubernur, kami ingin melihat pembangunan Kepahiang berjalan baik, maju dan tidak ada masalah,” jelas pria berusia 89 tahun itu.
Zainuri pun secara tegas mempertanyakan alasan gubernur tidak mau melantik penjabat bupati Kepahiang tersebut, mengingat SK-nya sudah lama diterbitkan Mendagri.  Apakah ada salahnya? Sebab yang menyampaikan usulan ke Kemendagri dan fotocopynya sudah beredar di kalangan PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kan calon penjabat bupati itu gubernur sendiri yang mengusulkannya, kok setelah SK-nya keluar malah tidak mau melantiknya? Mendagri sendiri memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan gubernur dan gubernur harus menjalankannya. Saya sebagai ketua presidium Kepahiang tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-karena karena kami adalah orang yang memperjuangkan lahirnya Kabupaten Kepahiang itu,” paparnya.
Zainuri mengaku sebelum menghadang gubernur tersebut, pihaknya terlebih dahulu menyampaikan keluhannya ke anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi pemerintahan. Pihaknya mendesak agar Komisi I menyampaikan kondisi tersebut ke Mendagri. “Kami tidak masalah siapapun penjabat bupatinya, yang jelas Kepahiang jelas statusnya dipimpin oleh penjabat bupati, bukan lagi Plh,” imbuhnya.
Sementara itu, Bendahara Presedium Pemekaran Kepahiang, Amwat juga meluapkan kekecewaannya. “Kami sangat kecewa karena dia (gubernur, red) pemimpin Provinsi Bengkulu bertindak seperti ini (kabur, red), apalagi da seorang ustad, kok kami ditinggalkan seperti ini. Kami harap gubernur jadi negarawan sejati agar masyarakat tidak tergores hatinya diakhir masa jabatan gubernur ini. Jangan lewat jalan belakang.  Jelas mobilnya di depan, kok lewat belakang,” kesalnya.
Gubernur sendiri hingga kemarin sore tidak memberikan klarifikasinya. Saat dikonfirmasi via BBM, gubernur pun tak merespon. (400)