PPID Kota, Lembaga Penampung Aspirasi

BENGKULU, BE – Pemerintah Kota Bengkulu menyatakan komitmennya untuk menjadikan publik sebagai ‘arsitek pembangunan’. Upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel dengan menyediakan pelayanan informasi satu pintu melalui pembentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bengkulu.
“Partisipasi masyarakat ini merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pemerintah. Mengoptimalkan peran publik dalam aspek pembangunan saat ini sangat dirasa penting karena sejauh ini sangat minim karena tanggung jawab pembangunan bukan lagi hanya domain pemerintah tetapi juga domain publik,” kata Asisten I Setda Kota, Drs Hilman Fuadi MM.
Ia menjelaskan, salah satu yang mengisi ruang publik tersebut adalah peranan lembaga media massa. Menurutnya, media massa bukan saja berfungsi sebagai alat penghibur dan pemberi informasi, tetapi juga sebagai alat pendidik dan juga berfungsi menciptakan rasa kebersatuan (identitas).
“Pemerintah memerlukan peranan media massa sebagai alat memotivasi semangat publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peranan ini dapat lebih dioptimalkan jika saja media massa mengambil posisi sebagai media persatuan dengan menggunakan informasi secara bijak, berimbang, aman, produktif, kritis dan konstruktif,” ungkapnya.
Ia pun berharap, penciptaan iklim informasi yang sehat dan baik dengan sendirinya dapat mengedukasi publik dengan baik.
“Disinilah peranan media lokal dalam pembangunan daerah sangat penting sebagai agen pembaharu, yakni untuk merangsang pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang positif demi menjamin kemantapan pembangunan,” urainya.
Sementara Kabag Humas Setda Kota, Dr H Salahuddin Yahya MSi, mengutarakan, selama ini pihaknya menilai bahwasanya publik mengalami alienasi terhadap proses pembangunan di Kota Bengkulu.
“Silahkan media massa mengeksplorasi apa keluhan-keluhan masyarakat terhadap pembangunan dengan melibatakan rakyat sebagai subjeknya. Dengan demikian, ada titik penghubung antara masyarakat dan media dengan pemerintah. Dengan demikian rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan,” demikian Salahuddin. (009/adv)