Politikus PDIP Anggap Mahasiswa Tuntut Jokowi Mundur Mewakili Suara Rakyat

jokowi_tumpeng_HLJAKARTA – Gerakan mahasiswa yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur karena dinilai gagal mensejahterakan rakyat terus bermunculan. Setelah akasi mahasiswa se-Sumatera di Pekanbaru, kini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga menyuarakan tuntutan serupa.

Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan di DPR, Masinton Pasaribu menilai, apa yang disuarakan mahasiswa itu wajar karena memang sudah menjadi tugas mahasiswa mengawal, mengkritisi jalannya rezim pemerintahan.

“Ya kalau enggak bersuara bukan mahasiswa namanya. Mahasiwa itu harus bersuara lantang. Sebagai orang yang pernah jadi aktivis pergerakan, saya merasakan yang disuarakan teman-teman ini. Dari mulai mengkritisi hingga kemudian teriak-teriak menjatuhkan, biasa itu,” kata Masinton di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Apakah artinya Masinton mendukung juga suara yang mendesak agar Jokowi mundur, mengingat banyak kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat? Menjawab hal ini, wakil rakyat dapil DKI Jakarta itu berdalih.

“Ya belum sampai ke situ (lengser) lah. Bahwa mengkritisi pemerintahan iya. Apa yang disuarakan mahasiswa itu kan bagian suara rakyat. Kalau teriakan-teriakan kan biasa,” ujarnya.

Menurut Masinton, yang disuarakan mahasiswa adalah supaya pemerintah tetap dalam koridor kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga belum sampai pada gerakan menjatuhkan presiden.

“Maka saya katakan tadi, belum sampai menjatuhkan, terlalu prematur itu. Nanti kalau langsung isunya menjatuhkan sebuah pemerintahan yang baru, belum sampai setahun bekerja itu kan argumentasinya lemah di mata masyarakat,” jelasnya.

Untuk menjawab tuntutan mahasiswa ini, Masinton meminta Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bekerja dengan menampakkan keberpihakan pada rakyat dan kepentingan nasional. Itulah satu-satunya yang bisa dilakukan pemerintah saat ini.

“Pemerintahan ini kan baru beberapa bulan, kalau dituntut lebih kan juga enggak bisa. Kompleksitas yang ditinggalkan pemerintahan lalu juga sangat banyak. Jadi enggak bisa kita bebankan dan kita tuntut pada pemerintahan yang baru 6 bulan. Kasih kesempatan saja dulu,” tambahnya.(fat/jpnn)