Polda Sita 18,9 Ton Bawang Merah Ilegal asal India

BAWANG ILEGAL : Pihak Polsek Tenayan Raya menunjukan bawang ilegal yang berhasil di amankan dan dibawa ke Mapolres Pekanbaru saat kegiatan. Ekspose mingguan, Senin (29/8/2016). Foto : ARIEF BUDI KUSUMA/RIAU POS

MEDAN – Polda Sumut menyita 18.900 kilogram bawang merah asal India, yang tak dilengkapi dokumen impor, Rabu (23/11).

Barang bukti tersebut disita polisi sekira pukul 05.30 WIB, dari gudang yang beralamat di Jalan Sunggal, Kelurahan Tanjungrejo, Medan Sunggal, Sumut.

Wadir Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Maruli Siahaan menyatakan, bawang merah asal India yang dikemas dalam 2.100 karung ini (9 kilogram per karung), masuk dari Aceh. Rencananya akan dipasarkan di Medan.

Oleh pengirim yang masih dalam pengejaran polisi, bawang merah tersebut diangkut ke Medan dengan menumpangi 2 unit mobil colt diesel.

“Atas informasi yang diterima, ada dua unit mobil truk berisi bawang merah asal India,” tutur Maruli, seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group).

Menurut Maruli, 2 unit colt diesel masing-masing BK 8401 CE dan BL 8596 Z tersebut, membawa bawang merah asal India dari Pasar Pagi Kualasimpang, Aceh.

Kecurigaan petugas atas informasi dari masyarakat itu benar.

Saat disergap petugas di gudang, ternyata benar, bawang merah itu tak memiliki dokumen lengkap.

Atas hal itu, petugas melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap kedua sopir serta kernet truk tersebut.

“Sengaja disuruh membawa ini (bawang merah). Supir berinisial Ar dan Sp, lalu kernet berinisial Sg dan Mw, sudah diambil keterangannya sebagai saksi,” jelasnya.

Ia mengatakan, penyidik Subdit I/Indag Dit Reskrimsus Polda Sumut, masih mengidentifikasi pemesan dan penerima bawang merah asal India tersebut.

Jika sudah berhasil teridentifikasi, tentu penerima dan pengirim barang ilegal itu turut diambil keterangannya.

“Pemilik gudang lagi dicek. Seperti biasa, menurut pengakuan mereka (sopir dan kernet) baru sekali,” kata mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan ini.

Sementara kepada petugas, kedua sopir dan kernet itu menerima upah senilai Rp1 juta dalam sekali pengantaran. Akibat perbuatan ilegal ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp700 juta. (ted/saz/ray/jpnn)