Polda Mengawal, TNI Siaga

Ribuan Umat Islam di Bengkulu Turun ke Jalan

kapolda-4
KAPOLDA : Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Drs Yovianes Mahar ketika hearing dengan 11 perwakilan forum dan organisasi Islam yang ada di Bengkulu di Mapolda Bengkulu, kemarin (3/11). (Foto ERICK/BE).

BENGKULU, BE – Aksi ribuan umat muslim hari ini (4/11), yang menuntut Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok diadili karena menistakan Alquran Surat Almaidah Ayat 51, bukan hanya digelar di Ibu Kota Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Informasi yang dihimpun BE, ada sekitar 5.000 massa yang akan turun ke jalan di Kota Bengkulu, dan sekitar 500 massa di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penanggung jawab aksi demo, Muhammad Sobri ketika bertemu Kapolda Bengkulu di Mapolda Bengkulu, kemarin, menyampaikan, diperkirakan massa yang menamakan diri Forum Umat Islam Bengkulu akan turun itu ribuan orang yang berasal dari bagunan umat Islam, OKP, dan BEM se-Kota Bengkulu.

Massa akan berkumpul di Masjid At Taqwa Anggut Atas sekitar pukul 13.00 WIb atau usai Salat Jumat. Setelah itu, massa akan long march menuju Simpang Lima, untuk melakukan orasi dan mimbar bebas dan pembacaan sikap. Dilanjutkan menuju Simpang Jama dan berakhir di TVRI Bengkulu.

Mumammad Sobri juga mengajak seluruh umat Islam yang ada di Bengkulu, untuk ikut bersama dalam aksi damai tersebut. “Saya mengajak seluruh umat Islam untuk untuk ikut dalam aksi damai yang akan kita laksanakan besok (hari ini),” ajaknya.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Drs Yovianes Mahar, mengaku bersyukur dengan hadirnya perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan aksi demo hari ini.

Jika sudah bertemu dan silaturahmi, Kapola yakin, demo besok akan berjalan tertib dan damai.

“Dengan ini juga saya menitipkan kepada mereka (perwakilan pengunjuk rasa), dalam kegiatan besok (hari ini) benar-benar damai nyaman bagi seluruh masyarakat di Bengkulu,” harap Kapolda.

Mengenai personel yang akan diturunkan mengawal aksi unjuk rasa, Kapolda mengaku disesuaikan dengan jumlah pengunjuk rasa.

“Dengan diketahuinya berapa jumlah pendemo, barulah pihak kepolisian bisa menentukan berapa jumlah yang akan diturunkan,” ujar Kapolda.

Selain itu, Kapolda mengatakan, pihaknya tidak akan menurunkan kekuatan penuh, karena yakin aksi unjuk rasa hari ini berjalan damai.

“Kita tidak menurunkan kekuatan penuh, karena kita bersama mereka (pengunjuk rasa) kan telah menyatu, tujuan mereka kan aksi damai. Tetapi kita akan memberikan pengamanan karena itu salah satu pelayanan kita,” kata Kapolda.

TNI Siaga Satu

Di sisi lain, Danrem 041/Gamas Bengkulu, Kolonel Inf Andi Muhammad menetapkan siaga satu untuk semua prajurit TNI dalam menghadapi aksi unjuk rasa hari ini.

“Sesuai dari perintah Panglima TNI, kita (TNI,red) dalam siaga satu,” ujar Danrem kepada BE, usai menggelar apel luar biasa yang diikuti oleh 375 prajurit TNI di Makorem Gamas Bengkulu, kemarin (3/11).

Danrem mengungkapkan, siaga satu yang dilakukan sudah berlangsung satu minggu ini. Semua prajurit TNI haru siap setiap saat, siap digerakan dalam kondisi apapun. Sebab prajurit TNI telah disumpah untuk membela negara dan menjaga keamanan dan serta ketertiban bangsa. “Siaga satu ini sampai satu minggu, dalam menjaga kedaulatan NKRI,” ujar Danrem.

Meskipun siaga satu, personel TNI tidak diturunkan sepenuhnya ke lapangan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Mereka akan berjaga-jaga di Makorem. Ketika ada perintah turun, maka TNI yang sudah siaga itu bisa langsung diterjunkan.

Kata Danrem, personel yang akan turun memantau aksi unjuk rasa adalah Babinsa dan Kodim Kota Bengkulu.

“Tidak semua, ada personel-personel kita yang bertugas untuk melakukan pemantau,” ujar Danrem.

Danrem berharap aksi unjuk rasa hari ini berlangsung damai. “Mudah-mudahan Bengkulu damai. Karena sejak saya tertugas di sini, Bengkulu selalu damai,” harapnya.

Danrem juga mengungkapkan, menyikapi aksi unjuk rasa umat Islam hari ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Bengkulu telah melakukan rapat bersama. Dalam rapat yang juga mengundang pemuka agama itu, sepakat aksi akan dilakukan secara damai.

“Kita berharap tidak ada demo anarkis. Walapun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia,” tandas Danrem.

500 Massa Demo di BS

Dari hasil pantauan wartawan BE di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu, aksi unjuk rasa hari ini, menuntut Ahok dihukum hanya ada di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS).

Kapolres BS, AKBP Ordiva SIK melalui Kabag OPS, Kompol Nur Zaini Toha, ketika dikonfirmasi, mengaku sudah menerima surat pemberitahuan mengenai akan ada aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam surat tersebut, massa yang menamakan Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan menggelar aksi damai di BS.

“Surat dari GNPF-MUI sudah kami terima, dalam surat itu mereka akan mengerahkan 500 massa,” kata Nur Zaini.
Surat tertanggal 1 November dari GNPF-MUI itu diterima pihak kepolisian Rabu (2/11) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam surat itu massa akan berkumpul di masjid Rukis kemudian melakukan long march ke DPRD BS dan melakukan orasi. Mengawal akasi ini, pihak kepolisian akan menurunkan pasukan sebanyak 200 orang.

“Untuk menjaga agar aksi berjalan damai dan tertib dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami akan kerahkan 200 anggota,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator aksi GNPF-MUI, Miki Suprianto SPdI, membenarkan hari ini, pihaknya akan melakukan aksi damai. Aksi tersebut diawali dengan Salat Jum’at berjamaah di Masjid Rukis. Baru kemudian longmarch menuju Sekretariat DPRD BS melalui Jalan Sudirman.

Menurut Miki, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan aksi nasional yang dilakukan umat Islam di Jakarta hari ini. Tujuan dari aksi tersebut meminta penista agama diadili.

Selain itu juga sebagai pengawalan atas fatwa MUI yang menyatakan tindakan seorang pejabat negara yang sudah menistakan agama.

Dalam aksi tersebut, sambung Miki, pihaknya juga akan membagikan selebaran yang berisi tuntutan agar penista agama ditindak tegas. “Aksi ini kami lakukan secara damai tanpa ada kekerasan,” tutup Miki.

Dilarang Pakai Atribut Kampus

Di sisi lain, Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai universitas berlatar religius, tidak melarang mahasiswa atau civitas akademika ikut aksi unjuk rasa hari ini. Namuan, pihak UMB melarang keras mereka menggunakan atribut kampus.

“Kampus UMB tidak melarang para civitas akademika, dosen dan mahasiswa mengikuti aksi damai tersebut, siapapun yang akan ikut aksi damai menjadi hak semua orang. Namun tidak diperbolehkan menggunakan atribut kampus,” ungkap Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Drs Syubli MAg melalui Bidang Humas, Dandi Sunardi, saat ditemui BE, kemarin.

Hal ini dilakukan, kata Dandi, karena dalam Instruksi PP Muhammadyah nomor 552/PER/1.0/A/2016 point 6, meyebutkan Muhammadiyah secara kelembagan tidak ikut serta dan terlibat dalam aksi unjuk rasa 4 November. Adapun warga Muhammadiyah memiliki hak demokrasi untuk demo selaras dengan misi dakwah amar makruf nahi munkar yang pelaksanaanya harus sejalan khittah dan kepribadian.

Bagi warga Muhammdiyah yang mengikuti aksi demontrasi tidak diperkenankan membawa atribut Muhammadiyah, terutama bendera, menggunakan fasilitas dan dana persyarikatan untuk kepentingan demontrasi.
Larangan penggunaan atribut kampus juga dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) mengeluarkan surat edaran (SE) terkait aksi unjuk rasa pada 4 November mendatang.

Surat edaran dengan nomor 350/B/SE/2016 itu telah dirilis sejak Selasa sore dan ditujukan ke seluruh perguruan tinggi se-Indonesia.

Menanggapi surat edaran Kemenristekdikti, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Elfahmi Lubis MPd, menilai hal tersebut blunder dan merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.

“Tidak adak urgensinya Kemenristek mengeluarkan surat imbauan tersebut, demokrasi kita malah mundur jadinya,” ungkap mantan aktivis 98 tersebut.
Ia menilai bahwa dengan adanya imbauan kepada seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia tersebut malah menunjukkan bahwa Kemenristek Dikti juga ikut bermain politik. “Secara tidak langsung ini merupakan upaya untuk mengekang dan menakut-nakuti mahasiswa,” tambahnya.

Lanjutnya, di era reformasi seperti sekarang ini seharusnya kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum itu haruslah benar-benar terbuka dan tidak dihalang-halangi. “Kitakan bukan dijaman Orba lagi yang harus sembunyi-sembunyi menyatakan pendapat, menyatakan pendapat dimuka umum sekarang itu dilindungi oleh undang-ungang,” ujarnya.

Penista Agama Harus Dihukum

Sementara itu Ulama yang juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Ustad Dani Hamdani MPd, menuturkan, penyampaian aspirasi adalah hak warga negara, dan aksi ini tidak dikaitkan dan menyeret ke arah politik.

Para ulama sepakat untuk menyerahkan kepada penegak hukum terkait penyelesaian masalah pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama.

“Agama itu saling menghargai, dan aksi ini dilakukan umat muslim agar apa yang dilakukan tidak berulang-ulang terjadi. Dan siapapun penista agama harus dihukum,” tegasnya.

Jika dalam dugaan penistaan agama ini ada tindakan yang tepat, adil, kemungkinan aksi demo seperti ini tidak akan jadi, saat ini terlihat umat islam ada keraguan sehingga aksi demo ini digelar.

Penistaan agama yang diungkapkan Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal ahok sudah tersebar luas, “Dia (Ahok) mengatakan dalam surat (Almaidah,) itu bohong, membohongi orang untuk memilih. Sebenarnya bukan masalah tafsirnya tapi lebih pada masalah menyangkutpautkan pemilihan dengan kitab suci yang sangat sakral bagi umat muslim yang dianggap suatu hal yang membohongi,” ujarnya.(tim)