Perusahaan Tak Pedulikan Kesejahtaraan Masyarakat

BENGKULU, BE – Masih tingginya angka kemiskinan di Bengkulu sebagian besar disebabkan kurang pedulinya perusahaan swasta seperti pertambangan dan perkebunan besar yang di Provinsi Bengkulu ini. Mereka hanya mengeruk hasil bumi Bengkulu, hasilnya dibawa keluar untuk memperkaya pemiliknya, sedangkan masyarakat yang ada disekitarnya luput dari perhatian perusahaan tersebut.
“Saya sudah cek seluruh desa yang terdapat disekitar perusahaan, baik perusahaan perkebunan maupun pertambangan  semua miskin. Ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut sama sekali tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, mereka hanya datang mengeruk hasil bumi kita, sedangkan hasil mereka bawa semuanya keluar dari Bengkulu,” kata Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah.
Menurut Junaidi, kondisi tersebut dikarenakan ada proses yang salah dalam hal pengelolaan investasi di Provinsi Bengkulu. Ia sendiri sangat mendukung adanya investasi besar, namun tidak setuju bila masyarakat dijajah diatas tanahnya sendiri. Baginya, salah satu tugas perusahaan besar tersebut adalah memperhatikan kesejahteraan atau kebutuhan masyarakat disekitarnya.
Ia bahkan menyebutkan penyebab kemiskinan itu disebabkan program CRS perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Jika berjalan, dipastikan masyarakat disekitarnya akan hidup makmur, karena CRS yang dikeluarkan 1 perusahaan saja tidak kecil setiap tahunnya.
Selain tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, gubernur juga menegaskan bahwa semua perusahaan di daerah ini juga tidak mau ikut membangun daerah. Mereka hanya memanfaatkan pembangunan yang dibangun oleh pemerintah seperti menggunakan jalan umum dan fasilitas umum lainnya.
“Selama ini kita yang bangun jalan, mereka yang menghancurkannya untuk mengangkut hasil perusahaannya ke luar dari Bengkulu. Apa yang diberikan untuk membangun provinsi ini?, tidak ada, kecuali hanya debu dan asapnya saja,” kesal Junaidi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu pun sudah menginstruksikan semua perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk mendirikan kantor perwakilannya di Kota Bengkulu. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membangun daerah, namun hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengindahkan instruksi tersebut.
“Kantor mereka ada yang di Medan, Jakarta dan di berbagai kota besar di lainnya, bahkan ada yang diluar negeri. Kita minta mereka bangun kantor perwakilan di Kota Bengkulu saja sulitnya bukan main, ini menunjukkan bahwa mereka tidak komitmen untuk bersama-sama membangun Bengkulu.
“Mereka tahu bahwa  kita minta mereka membangun kantor perwakilan di Bengkulu bukan hanya untuk mempermudah koordinasi, tapi juga meminta komitmen mereka terhadap pembangunan. Mungkin para pemilik perusahaan itu takut rugi sehingga tidak mau membangun kantor perwakilan di Bengkulu,” terangnya.
Saat ini semua perizinan perusahaan dan perkebunan ada ditangan gubernur, dan Junaidi mengaku tidak mudah untuk memperpanjang izin semua perusahaan perkebunan dan perusahaan yang ada di Bengkulu jika tidak berkomitmen ikut membangun Provinsi Bengkulu ini.
Untuk diketahui, hingga akhir 2014 lalu jumlah masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu tembus 329.166 orang atau 17,09 persen dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu 1.926.076 jiwa.(400)