Perda P3K Masih Diproses

In Berita Utama, Daerah, Mukomuko Ekspress

PeraturanMUKOMUKO, Bengkulu Ekspress – Kepala  Bagian Hukum Setdakab Mukomuko, Dr Abdiyanto SH MHum menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengangkatan pegawai daerah dengan perjanjian kerja (P3K) masih dalam proses penetapan dan pengundangan.

“Walaupun Perda-nya  masih proses pengundangan. Tidak mempengaruhi keberadaan tenaga kontrak daerah yang jumlahnya diatas seribu orang tersebut. Perda ini hanya mengatur tentang ketetapan syarat untuk pengangkatan pegawai daerah saja. Tidak mempengaruhi jumlah orangnya,” jelasnya. Perda yang akan dijadikan pedoman  bagi Pemkab untuk pengangkatan pegawai dengan perjanjian itu, juga tidak ada batasan dalam penerimaan jumlah pegawainya. Meskipun tidak ada batasan, namun untuk penerimanaan disesuaikan dengan analisa jabatan (Anjab) dan kebutuhan.

“Jika perda selesai diundangkan dapat segera dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan pegawai daerah dengan perjanjian tersebut,” ujarnya.

Ketua Komsi I DPRD Kabupaten Mukomuko, M Ali Syaftaini  mengatakan, Perda sudah disahkan. Tinggal lagi untuk teknis diserahkan ke eksekutif. Termasuk mengenai gaji atau honor bagi pegawai kontrak tersebut.

“Perda sudah disahkan. Harapan kita lebih cepat Perda itu diterapkan lebih baik. Sehingga tenaga kontrak dapat bekerja lebih maksimal dan tidak memikirkan terkait kontrak  tetap di perpanjang atau tidak dan lainnya,” singkat Politisi Golkar itu. (900)

You may also read!

Baca Berulang-ulang, Kadang Masih Ada Kesalahan

Upaya Tim Pentashih Menjaga Alquran dari Kesalahan Tulis Setiap Alquran yang terbit di Indonesia harus melalui tim Lajnah Pentashihan

Read More...

Wow! Banyak Banget Harta Orang Kaya Indonesia Diparkir di Singapura

jpnn.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kemenkeui tinggal menunggu penerbitan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk dapat mengakses

Read More...

2.200 Karyawan Freeport Kena PHK

jpnn.com, MIMIKA – Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika Papua belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari manajemen

Read More...

Mobile Sliding Menu