Pendapatan Menurun, Belanja Daerah Meningkat

Doni/Bengkulu Ekspress SERAHKAN: Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM saat menyerahkan berkas KUA-PPAS kepada Waka I DPRD, Andrian Defandra SE dengan disaksikan Anggota Fraksi PKPI Widia Hartati dan Asisten 1 Pemkab.
Doni/Bengkulu Ekspress SERAHKAN: Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM saat menyerahkan berkas KUA-PPAS kepada Waka I DPRD, Andrian Defandra SE dengan disaksikan Anggota Fraksi PKPI Widia Hartati dan Asisten 1 Pemkab.

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Pendapatan daerah Kabupaten Kepahiang tahun depan diprediksi sebesar Rp 683 miliar lebih. Angka itu terdiri dari PAD sebesar Rp 33 miliar lebih, dana perimbangan Rp 550 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 99 miliar lebih. Artinya pendapatan daerah tahun depan menurun, bila dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 698 miliar lebih. Terdapat selisih angaran sebesar Rp 15 miliar lebih. Pengurangan terjadi karena rendahnya pendapatan daerah dari tiga sumber utama, PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapat daerah yang sah. Ironisnya lagi belanja daerah 2018 diproyeksikan sebesar 771 miliar lebih. Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jumlah berlanja daerah tersebut meningkatkan dibandingkatan tahun 2017 sebesar Rp 712 miliar.

Diungkapkan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang, Edwar Samsi SIP MM dalam Rapat Paripurna penandatanganan KUA-PPAS APBD 2018, Selasa (22/8), terdapat devisit anggaran tahun 2018 sebesar Rp 88 miliar lebih.

“Total pendapatan daerah adalah Rp 683.034.667.906.70. Dengan belanja daerah Rp 771.634.395.749.88. Dengan demikian devisit anggaran sebesar Rp 88.599.727.843.18,” Sampai Edwar.

Sementara Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM menyampaikan, pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 15 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp 2 miliar. Dengan pembiayaan netto sebesar Rp 13 miliar.

“Dari proyeksi diatas masih terdapat devisit anggaran sebesar Rp 75.049.853.244.43. Sehingga dalam pembahasan RAPBD nanti perlu dilakukan rasionalisasi atau pengurangan sebesar devisit tersebut, ” tutup Dayat. (320)