Pendapatan dan Belanja Pemkab Benteng Turun

pendapatan belanja
Bakti/BE
Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi STP
menyerahkan draf Raperda APBD-P kepada Ketua
DPRD Benteng, Tarmizi dalam sidang paripurna, tadi
siang (10/10).

BENTENG, BE – Sidang paripurna persetujuanR ancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Benteng, berlangsung sukses dan lancar, Selasa (10/10).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi STP mengungkapkan, dalam Raperda APBD-P tahun 2017 ini, diasumsikan bahwa besaran pendapatan Pemda Kabupaten Benteng mengalami sedikit penurunan.
“Dalam draf APBD-P Kabupaten Benteng tahun 2017 ini, pendapatan diasumsikan sebesar Rp 731 miliar lebih. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 1,31 persen jika dibandingkan dengan pendapatan Kabupaten Benteng pada APBD awal tahun 2017,” ungkap Wabup.

Dari hasil perhitungan, dana sebesar Rp 731 miliar tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 24 miliar, dana perimbangan sebesar Rp
576 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 130 miliar.
“Penurunan pendapatan ini terjadi tentu saja bukan tanpa alasan. Melainkan karena terjadi pengurangan suntikan dana yang berasal dari pemerintah pusat
yakni pemangkasa DAU sebesar Rp 7 miliar dan bagi hasil Rp 8 miliar,” jelas Wabup.

Selain penurunan pendapatan, lanjut Wabup, penurunan juga terjadi pada belanja daerah yakni sebesar Rp 749 miliar jika dibandingkan dengan
APBD awal tahun 2017.”Jika dibandingkan dengan APBD awal, belanja daerah juga mengalami penurunan sekitar 0,61 persen,” beber Wabup.

Dalam kondisi ini, lanjut Wabup, pihaknya mengakui bahwa terjadi devisit anggaran pada APBD-P tahun 2017 ini. Kendati demikian, Wabup mengaku akan berupaya keras untuk menggenjot pendapatan yang berasal dari berbagai sumber.

“Kami akan berupaya keras agar seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dil ingkungan Pemda Benteng bisa memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah. Selain itu, kami juga akan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
ada di Kabupaten Benteng,” terang Wabup.

Pantauan BE, rapat paripurna dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Benteng, Tarmizi. Dari 24 orang anggota DPRD Benteng, 18 orang hadir dan 6 orang diantaranya berhalangan lantaran sakit.

“Dari penyampaian pandangan akhir fraksi, sebanyak 7 fraksi di DPRD Benteng memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD-P tahun 2017. Diharapkan, Raperda ini segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi sebelum akhirnya disahkan,” tegas Tarmizi.
(135)